Jokowi Minta Pengelolaan Subsidi Listrik Tepat Sasaran

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo meminta agar pencabutan subsidi listrik dikalkulasi sehingga tepat sasaran. Ia tidak ingin kebijakan itu menimbulkan masalah bagi masyarakat.

"Perlu betul-betul kita hitung sehingga jangan sampai nantinya tarif dasar listrik ini menjadi masalah di masyarakat," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/11/2015).

Pemerintah ingin terus melakukan perbaikan pengelolaan berbagai subsidi, termasuk subsidi energi. Saat ini, pengguna listrik 450 VA dan 900 VA masih mendapat subsidi masing-masing Rp 1.047/kWh dan 874/kWh.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencatat jumlah pelanggan yang memasang listrik kapasitas 450 VA dan 900 VA sebanyak 43 juta.

Padahal, dalam laporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, menyebutkan bahwa jumlah keluarga miskin 15,5 juta dan rentan miskin 9,5 juta keluarga.

Untuk itu, Presiden meminta ada pencocokan data antara pengguna listrik 450 VA dan 900 VA dengan data keluarga miskin dan rentan miskin.

"Langkah rekonsiliasi data ini penting dilakukan agar kebijakan subsidi listrik benar-benar tepat sasaran," ujarnya.

Presiden meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan PLN segera mengalkulasi opsi-opsi pengalihan subsidi, termasuk dampak pengalihan subsidi ini.

Selain itu, Jokowi juga meminta subsidi dapat diberikan kepada usaha mikro, kecil dan menengah.

"Kalkulasi perlu dihitung dengan cermat sehingga pengalihan subsidi tarif dasar listrik tidak menjadi beban bagi masyarakat miskin dan rentan miskin," ucap Presiden.