Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Silaturahmi Bertukar Pengetahuan Demokrasi India - Indonesia

Kompas.com - 03/11/2015, 17:07 WIB
advertorial

Penulis


Kunjungan kenegaraan jangan dianggap hanya sekedar jalan-jalan belaka, tetapi kunjungan kenegaraan merupakan cara untuk mempererat hubungan antara dua buah negara. Makanya, kunjungan kenegaraan perlu dilakukan dan harus terus menerus.

Hari ini (3/11) Wakil Presiden (Wapres) India Mohammad Hamid Ansari berkesempatan mengunjungi "Rumah Rakyat" Indonesia. Kedatangan Wapres India bersama 16 orang delegasinya disambut oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan beserta para pimpinan MPR lainnya, Oesman Sapta, Mahyudin, Hidayat Nur Wahid, dan EE Mangindaan. Acara tersebut berlangsung di Ruang Delegasi Nusantara IV, Komplek MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

Pada kunjungan kenegaraan tersebut, Zulkifli Hasan mengharapkan dapat mempererat hubungan parlemen kedua negara, saling mendukung proses demokrasi dan menjembatani hubungan masyarakat Indonesia dan India agar lebih dekat lagi. Selain ini, kunjungan Wapres yang juga Ketua Majelis Tinggi India tersebut adalah sarana bertukar pengetahuan tentang demokrasi yang ada di kedua negara.

"Kami juga bertukar pengetahuan bagaimana demokrasi di Indonesia dan bagaimana di India. Mirip, walaupun sedikit berbeda tetapi tujuannya tetap sama yaitu mengembangkan proses demokrasi," ujar Zukifli Hasan.

Bekerja sama memakmurkan masyarakat

Selain bertukar pengetahuan tentang demokrasi di masing-masing negara, kunjungan Wapres India ke Gedung MPR Ri juga membahas soal bagaimana menmukan solusi memakmurkan masyarakat. Salah satu yang ikut dibahas adalah kerja sama antar negara India-Indonesia, yaitu impor dan ekspor.

"Parlemen India dan Indonesia mendukung program pemerintah yang bertujuan memakmurkan masyarakat masing-masing, misalnya rencana menjadikan India sebagai alternatif impor sapi, kerja sama kebudayaan, ekspor berupa batubara, minyak sawit dan lain-lain. Diharapkan semakin kuat dan lebih bagus hubungan yang akan datang. Untuk targetnya, MPR hanya mendukung semua keputusan ada di Pemerintah," tutup Zulkifli Hasan. (adv)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com