Golkar Minta PMN untuk BUMN Dievaluasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Golkar meminta agar alokasi penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN dievaluasi.

Dalam pandangan Golkar, hingga kini target pajak dan penerimaan BUMN belum tercapai. (baca: Ini Pandangan Mini dan Tunturan Fraksi Gerindra Terhadap RAPBN 2016)

"Fraksi Golkar meminta untuk dialokasikan ke program prorakyat seperti dana desa Rp 1 miliar per desa, subsidi bunga untuk UMKM atau peningkatan subsidi pupuk," kata anggota Fraksi Golkar Firmandez, saat membacakan pandangan mini fraksi dalam rapat kerja antara Badan Anggaran dengan pemerintah, Kamis (29/10/2015) malam.

Selain itu, sebagai inisiator anggaran dana desa, Golkar mengingatkan pengawasan penggunaan dana desa yang ketat dan cermat agar tidak dimanfaatkan untuk tujuan politik tertentu dan berpotensi sebagai lahan korupsi baru. (baca: Ucapan Bung Karno dan Catatan PDI-P atas RAPBN 2016)

Lebih jauh, Firmandez mengatakan, Golkar menilai, politik anggaran RAPBN 2016 kurang prorakyat. Hal itu terlihat dari pemasukan pajak turun, tetapi pos pengeluaran membengkak. Pada sisi lain, kesejahteraan rakyat menurun dan pengangguran meningkat.

"Kami juga meminta agar penyelesaian utang luar negeri yang jatuh tempo. Sehingga pelaksanaan APBN 2016 harus sungguh-sungguh dan terkontrol," ujarnya.

Sementara itu, dalam hal energi, Golkar mengingatkan, pemerintah selama ini belum berupaya untuk mengalihkan penggunaan BBM masyarkat. Pemerintah juga dinilai belum melakukan riset untuk mengembangkan energi terbarukan.

Terakhir, ia mengingatkan soal target penerimaan pajak yang hanya mencapi 57 persen dari target Rp 1.295 triliun. Golkar meminta pemerintah mengubah pagu anggaran total sehingga lebih realistis dan dapat diterima akal sehat.

"Kalau pemerintah tidak melakukan akan menyebabkan defisit anggaran membengkak. Kalau defisit ditutup dengan hutang maka membahayakan dalam hal rasio hutang dan bisa melanggar UU," kata Firmandez.