Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Minta Perusahaan Sediakan Alat Penjernihan Air dan Udara

Kompas.com - 26/10/2015, 17:07 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyiapkan kurang lebih 10.000 alat penjernihan udara dan air dalam menanggulangi bencana asap.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan, alat penjernih udara dan air tersebut mulai dikirim sebagian pada Senin (26/10/2015).

"Itu mulai besok (26/10/2015), Kalteng atau Palangkaraya sudah mulai masuk. Hari ini mulai terkirim sebagian. Tadi arahan Wapres (Jusuf Kalla) juga kita siapkan 10.000 alat itu, kita coba terus diberikan," kata Luhut di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin.

Selain itu, Pemerintah meminta agar perusahaan yang berpusat di daerah terdampak asap ikut membeli alat penjerih air dan udara. (baca: Survei: Mayoritas Publik di Daerah Terdampak Asap Tak Puas Kinerja Pemerintah)

Terlebih lagi, menurut Luhut, dicurigai adanya keterlibatan sejumlah perusahaan dalam pembakaran lahan yang mengakibatkan bencana asap.

"Jangan pemerintah saja yang beli karena mereka juga salah satu penyebab kejadian ini," sambung Luhut. (baca: Gerindra: Presiden Anggap Masalah Asap Kurang Penting)

Diakui Luhut, bencana asap tahun ini lebih parah dibandingkan dengan yang terjadi pada 1997. Pemerintah dalam hal ini bukan berupaya mematikan semua titik api, melainkan berupaya mengurangi dampak yang mungkin terjadi.

"Itu yang bisa kita lakukan sampai musim hujan yang kita tadi baru kami laporkan ke Bapak Wapres dari BMKG bahwa hujan itu baru bisa kita harapkan makin besar peluangnya minggu ketiga, keempat bulan ini," kata Luhut.

Terkait upaya evakuasi korban asap, Luhut menyampaikan bahwa skenario awalnya para korban akan ditempatkan pada shelter-shelter yang disediakan di kota masing-masing. (baca: Menhut: Tak Perlu Pansus Asap, Beri Kami Kesempatan)

Jika kondisi sudah tidak memungkinkan, maka para korban akan dipindahkan ke kota lain yang lebih sehat kualitas udaranya.

Opsi terakhir, pemerintah menyiapkan kapal perang untuk menampung para korban, terutama anak-anak dan bayi. (baca: Curhat ke Jokowi, WNI di AS Merasa Malu karena Indonesia Jadi Sumber Asap)

"Sekaligus TNI sudah menyiapkan kapal rumah sakitnya, standarnya di daerah Kalimantan dan Sumatera," ujar Luhut.

Sejauh ini, evakuasi yang dilakukan baru menempatkan korban di sejumlah shelter. Sejumlah mahasiswa kedokteran dilibatkan untuk membantu menangani masalah kesehatan para korban di tempat penampungan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com