Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kebijakan Paling Memuaskan dan Mengecewakan dari Setahun Jokowi-JK

Kompas.com - 26/10/2015, 16:43 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei yang dilakukan Populi Center terhadap satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan perbandingan antara kepuasan dan ketidakpuasan publik terhadap berbagai kebijakan.

Beberapa contoh, seperti kebijakan pencanangan "kartu sakti", memunculkan kepuasan dan keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak menghadirkan ketidakpuasan.

"Sebanyak 30,6 persen responden menilai bahwa pembagian Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera sebagai prestasi Jokowi paling menonjol dalam satu tahun masa jabatan," ujar peneliti Populi Center, Nona Evita, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin (26/10/2015).

Selanjutnya, yang juga dianggap sebagai prestasi Jokowi oleh publik adalah penyaluran dana desa, mendapat 20,8 persen responden. Kemudian, bentuk prestasi yang ketiga adalah pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif oleh 10,1 persen responden.

Namun, sikap sebaliknya justru terjadi sebagai akibat kelanjutan dari kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM. Kenaikan harga BBM pada November 2014 dianggap sebagai keputusan Jokowi paling mengecewakan oleh 58,2 persen responden.

Adapun yang menempati peringkat kedua dalam kebijakan yang dianggap paling mengecewakan ialah pencalonan kepala Polri pada Januari 2015, yang berujung pada konflik KPK-Polri. Sebanyak 10,9 persen responden menyatakan sepakat.

Selain itu, kebijakan yang paling mengecewakan pada peringkat ketiga adalah dukungan Jokowi terhadap pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Sebanyak 5,8 persen responden tidak mendukung kebijakan tersebut.

Survei ini dilakukan Populi Center pada 15-22 Oktober 2015 melalui metode wawancara tatap muka 1.200 responden secara acak di 34 provinsi seluruh Indonesia. Adapun margin of error dalam penelitian ini sebesar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com