Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada JK, FKUB Papua Minta Gereja Kembali Dibangun di Aceh Singkil

Kompas.com - 20/10/2015, 10:47 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Komunikasi Umat Beragama Papua menyatakan prihatin atas bentrokan antarwarga yang terjadi di Aceh Singkil. Mereka meminta agar pemerintah membangun kembali rumah ibadah yang rusak akibat bentrokan di sana.

Hal ini disampaikan Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Papua Lipiyus Biniyuk dalam pertemuannya dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di rumah dinas Kalla di Jakarta, Selasa (20/10/2015) pagi.

"Intinya kami datang menyampaikan bahwa Papua aman, juga menyampaikan keprihatinan atas pembakaran gereja yang terjadi di Singkil. Meminta pemerintah membangun kembali gereja dan memfasilitasi pengembalian penduduk yang mengungsi," kata Lipiyus seperti yang disampaikan Juru Bicara Wapres, Husain Abdullah.

Kepada Kalla, Lipiyus juga menyampaikan bahwa Papua dalam kondisi aman. Komunikasi antar-tokoh agama di Papua telah aktif dilakukan guna meredam potensi konflik.

Ia juga menilai bahwa konflik Tolikara yang sempat memanas di Papua hanyalah masalah komunikasi antar elite di wilayah tersebut.

"Sejak Papua menjadi bagian integral RI, tidak pernah terjadi konflik agama. Kasus Tolikara hanyalah masalah komunikasi antar elite di wilayah tersebut," ucap Lipiyus.

Dalam kesempatan itu, Kalla mengimbau agar masing-masing pemeluk agama bisa mencegah potensi konflik terkait agama. Diakui Kalla, ada sejumlah kasus yang bernuansa agama yang terjadi di Indonesia.

Namun, lanjut dia, kasus bernuansa agama di Indonesia tidak seburuk yang terjadi di negara lain. (baca: Kapolri: Dua Orang Penyebar SMS Provokatif di Aceh Singkil Masih Anak-anak)

"Namun walaupun ada beberapa kasus agama di RI, tapi masih lebih bagus dari negara lain seperti Filipina, Thailand yang menghadapi masalah-masalah berkaitan dengan agama," ucap Kalla seperti yang disampaikan Husain.

Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia mampu menjaga toleransi antarumat beragama. Kalla mencontohkan Candi Borobudur yang dijadikan sebagai simbol wisata Indonesia meskipun candi tersebut peninggalan Budha.

Contoh lainnya adalah penetapan hari libur nasional pada semua hari raya agama yang diakui di Indonesia. (baca: HKBP Minta Pemerintah Segera Buat Aceh Singkil Kondusif)

"Kabinet selalu ada Kristen dan yang penganut agama lainnya. Gubernur pernah pada masa yang bersamaan jumlah gubernur kita dari kalangan kristiani mencapai 10 orang dan bisa diterima dengan baik kepemimpinannya," tutur Kalla.

Di samping itu, Wapres menilai bahwa konflik besar yang terjadi di Indonesia seperti Poso berlatar belakang politik, bukan dilatarbelakangi perbedaan agama.

Kalla juga menekankan perlunya peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan masyarakat. Dalam pertemuan pagi tadi, menurut Husain, Wapres menegaskan tingginya perhatian pemerintah kepada Papua.

"Subsidi pemerintah yang mencapai Rp 26 triliun per tahun ke Papua. Padahal pendapatan yang diperoleh dari Papua hanya 500 juta dollar AS karena harga barang-barang tambang hasil bumi turun pasar juga lesu," ucap Kalla seperti yang disampaikan Husain.

Dibongkar

Masjid dan kios yang terbakar di Kabupaten Tolikara kembali dibangun. Masjid Baitul Muttaqin dibangun di atas tanah Koramil Tolikara.

Namun, Satpol PP Aceh Singkil pada Senin (19/10/2015), membongkar 10 gereja tak berizin di kabupaten itu. (baca: Satpol PP Bongkar 10 Gereja Tak Berizin di Aceh Singkil)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com