Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada JK, FKUB Papua Minta Gereja Kembali Dibangun di Aceh Singkil

Kompas.com - 20/10/2015, 10:47 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Komunikasi Umat Beragama Papua menyatakan prihatin atas bentrokan antarwarga yang terjadi di Aceh Singkil. Mereka meminta agar pemerintah membangun kembali rumah ibadah yang rusak akibat bentrokan di sana.

Hal ini disampaikan Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Papua Lipiyus Biniyuk dalam pertemuannya dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di rumah dinas Kalla di Jakarta, Selasa (20/10/2015) pagi.

"Intinya kami datang menyampaikan bahwa Papua aman, juga menyampaikan keprihatinan atas pembakaran gereja yang terjadi di Singkil. Meminta pemerintah membangun kembali gereja dan memfasilitasi pengembalian penduduk yang mengungsi," kata Lipiyus seperti yang disampaikan Juru Bicara Wapres, Husain Abdullah.

Kepada Kalla, Lipiyus juga menyampaikan bahwa Papua dalam kondisi aman. Komunikasi antar-tokoh agama di Papua telah aktif dilakukan guna meredam potensi konflik.

Ia juga menilai bahwa konflik Tolikara yang sempat memanas di Papua hanyalah masalah komunikasi antar elite di wilayah tersebut.

"Sejak Papua menjadi bagian integral RI, tidak pernah terjadi konflik agama. Kasus Tolikara hanyalah masalah komunikasi antar elite di wilayah tersebut," ucap Lipiyus.

Dalam kesempatan itu, Kalla mengimbau agar masing-masing pemeluk agama bisa mencegah potensi konflik terkait agama. Diakui Kalla, ada sejumlah kasus yang bernuansa agama yang terjadi di Indonesia.

Namun, lanjut dia, kasus bernuansa agama di Indonesia tidak seburuk yang terjadi di negara lain. (baca: Kapolri: Dua Orang Penyebar SMS Provokatif di Aceh Singkil Masih Anak-anak)

"Namun walaupun ada beberapa kasus agama di RI, tapi masih lebih bagus dari negara lain seperti Filipina, Thailand yang menghadapi masalah-masalah berkaitan dengan agama," ucap Kalla seperti yang disampaikan Husain.

Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia mampu menjaga toleransi antarumat beragama. Kalla mencontohkan Candi Borobudur yang dijadikan sebagai simbol wisata Indonesia meskipun candi tersebut peninggalan Budha.

Contoh lainnya adalah penetapan hari libur nasional pada semua hari raya agama yang diakui di Indonesia. (baca: HKBP Minta Pemerintah Segera Buat Aceh Singkil Kondusif)

"Kabinet selalu ada Kristen dan yang penganut agama lainnya. Gubernur pernah pada masa yang bersamaan jumlah gubernur kita dari kalangan kristiani mencapai 10 orang dan bisa diterima dengan baik kepemimpinannya," tutur Kalla.

Di samping itu, Wapres menilai bahwa konflik besar yang terjadi di Indonesia seperti Poso berlatar belakang politik, bukan dilatarbelakangi perbedaan agama.

Kalla juga menekankan perlunya peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan masyarakat. Dalam pertemuan pagi tadi, menurut Husain, Wapres menegaskan tingginya perhatian pemerintah kepada Papua.

"Subsidi pemerintah yang mencapai Rp 26 triliun per tahun ke Papua. Padahal pendapatan yang diperoleh dari Papua hanya 500 juta dollar AS karena harga barang-barang tambang hasil bumi turun pasar juga lesu," ucap Kalla seperti yang disampaikan Husain.

Dibongkar

Masjid dan kios yang terbakar di Kabupaten Tolikara kembali dibangun. Masjid Baitul Muttaqin dibangun di atas tanah Koramil Tolikara.

Namun, Satpol PP Aceh Singkil pada Senin (19/10/2015), membongkar 10 gereja tak berizin di kabupaten itu. (baca: Satpol PP Bongkar 10 Gereja Tak Berizin di Aceh Singkil)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com