Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi IV Usul Bentuk Pansus Kebakaran Hutan

Kompas.com - 10/10/2015, 15:22 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengusulkan agar DPR membentuk panitia khusus untuk mengatasi kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Pansus itu nantinya akan mengoordinasikan kinerja panitia kerja yang sebelumnya telah dibentuk Komisi II dan Komisi IV.

"Saya usulkan agar sebaiknya dibentuk pansus agar dapat bekerja lebih optimal," kata Herman saat diskusi bertajuk "Asap Makin Pekat, Pembakar Kita Sikat" di Jakarta, Sabtu (10/10/2015).

Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy sebelumnya menyatakan, Komisi II sepakat membentuk Panja Asap lantaran pemerintah tak kunjung menetapkan musibah itu sebagai bencana nasional.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Mauladi menuturkan, Komisi IV juga telah membentu Panja Perusakan Lingkungan Hidup sebagai bentuk pengawasan atas aksi pembakaran hutan dan lahan. Herman mengatakan, kasus kebakaram hutan dan lahan tersebut seharusnya sudah dapat dikategorikan sebagai bencana luar biasa. Sebab, asap yang ditimbulkan akibat kebakaram itu telah mencapai negara-negara tetangga Indonesia.

Ia menambahkan, pemerintah daerah saat ini tidak siap dalam menghadapi kasus seperti ini. Sehingga, dibutuhkan respons yang cepat dari pemerintah pusat untuk mengatasinya. Jika kasus kebakaran ini tak kunjung diatasi, maka jumlah masyarakat yang menjadi korban akan semakin bertambah.

"Situasi ini harus direspons pemerintah dan negara tanpa mengurangi apresiasi dalam bentuk waterbombing yang sudah diterjunkan pasukan dari TNI/Polri. Dari sisi lain, negara memperbolehkan negara lain memberikan bantuan kemanusiaan," ujarnya.

Sementara itu, anggota DPD RI dari Riau Abdul Gafar Usman mengatakan, pemerintah akan mempertaruhkan wibawanya jika tak mampu menyelesaikan persoalan ini. Untuk itu, ia mendesak agar pemerintah menindak pelaku pembakaran hutan dan lahan.

"Kalau ada gejala pelanggaran hukum kita tindak," tegasnya.

Lebih jauh, ia meminta agar pemerintah belajar dari Jepang dalam mengatasi bencana. Ia mengatakan, Jepang selama ini dikenal sebagai negara yang rawan dengan bencana tsunami. Pemerintah Jepang lantas memberdayakan para ilmuwannya untuk membuat alat deteksi dini untuk mencegah terjadinya korban yang lebih besar jika tsunami terjadi.

"Sekarang kita punya banyak ahli, kenapa enggak bisa mengatasi masalah asap ini," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com