Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU Nilai Jokowi-JK Masih Konsisten Selama Setahun Memerintah

Kompas.com - 06/10/2015, 19:47 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj menilai Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih konsisten merealisasikan janji-janji mereka dalam pemerintahannya yang hampir mencapai satu tahun. Pada 20 Oktober mendatang, pemerintahan Jokowi-Kalla mencapai usia setahun.

"Sampai saat ini saya lihat Pak Jokowi masih konsisten, masih tinggi semangatnya, optimis. Maklum bahwa pelemahan ekonomi ini akibat global juga kan," kata Said di Jakarta, Selasa (6/10/2015).

Kendati demikian, Said berharap pemerintah bisa membuat terobosan yang mengakhiri situasi melemahnya perekonomian nasional. Kebijakan-kebijakan pemerintah, kata dia, sedianya tetap berpihak pada rakyat kecil.

"Kalau sudah rakyat sama-sama pemerintah mempertahankan ekonomi, Insya Allah akan sehat," kata Said.

Sejauh ini, Said mengaku masih menghargai usaha yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan geliat perekonomian. Ia menilai Presiden Jokowi telah berusaha meningkatkan perekonomian melalui kerjasama dengan negara lain.

Sebelumnya Said Aqil menyatakan bahwa PBNU mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Ia juga menegaskan PBNU tidak terpecah dalam mendukung pemerintah. Salah satu desakan yang disampaikan PBNU kepada Presiden Jokowi adalah rencana penetapan tanggal 22 Oktober sebagai hari santri nasional.

Menurut Said, penetapan hari santri nasional perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan semangat kebangsaan umat Islam. Peningkatan semangat kebangsaan ini dinilainya penting dalam menghadapi tantangan globalisasi, termasuk menghadapi gerakan radikalisme semacam ISIS.

Untuk menghadapi globalisasi yang ekstrim, lanjut dia, warga negara Indonesia, khususnya umat Islam harus memiliki prinsip yang mengedepankan jati diri bangsa. Lebih jauh, Said menyampaikan bahwa 22 Oktober tepat dijadikan hari santri nasional karena peran santri begitu menonjol dalam memperjuangkan kemerdekaan pada 22 Oktober 1945.

Ketika itu, Kiai Hasyim Asy'ari mengumumkan fatwanya yang disebut sebagai Resolusi Jihad. Resolusi Jihad yang lahir melalui musyawarah ratusan kiai dari berbagai daerah tersebut merespons agresi Belanda kedua.

Resolusi itu memuat seruan bahwa setiap muslim wajib memerangi penjajah. Para pejuang yang gugur dalam pemerangan melawan penjajah pun dianggap mati syahid. Sementara itu, mereka yang membela penjajah dianggap patut dihukum mati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com