Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI AU Akui Wilayah Udara Indonesia Rawan Dimasuki Pesawat Militer Asing

Kompas.com - 05/10/2015, 18:25 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ruang udara di Indonesia rawan dimasuki pesawat negara lain. Hal ini diungkapkan Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional Marsekal Muda Hadiyan Sumintaatmadja di sela-sela puncak perayaan HUT ke-70 TNI di Cilegon, Banten, Senin (5/10/2015).

"Yang rawan itu wilayah Indonesia tengah dan timur, seperti Kalimantan, Maluku Utara, Maluku Selatan, Papua, tapi ada juga Sumatera Barat," ujar Hadiyan.

Menurut Hadiyan, sebabnya adalah, TNI, Angkatan Udara khususnya, kekurangan sistem radar yang memadai di daerah-daerah rawan tersebut. Selama ini, pihaknya baru memiliki 20 sistem radar. Jumlah itu di bawah target TNI AU, yakni berjumlah 32 radar di penjuru Indonesia.

Hadiyan melanjutkan, akibat kekurangan sistem radar itu, pihaknya terpaksa mengintegrasikan sistem radar yang dimiliki Direktorat Jenderal Perhubungan Udara milik Kementerian Perhubungan. Integrasi ini, menurut Hadiyan tak optimal menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia.

Pasalnya, sistem radar hasil integrasi itu hanya mampu menangkap aktivitas pesawat berjenis komersil saja. Sementara, pelanggaran wilayah udara tanah air kerap dilakukan pesawat militer negara tetangga.

"Pesawat militer asing yang masuk ke ruang udara kita tidak mungkin menyalakan transponder sehingga radar secondary milik (Ditjen) Perhubungan Udara tidak dapat mendeteksinya," ujar Hadiyan.

Hadiyan berharap pemerintah melihat hal tersebut secara serius. Ia mengapresiasi apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo di HUT TNI di Cilegon soal harapan bahwa TNI dapat menjaga wilayah-wilayah terdepan nusantara. Ia berharap, hal itu diimplementasikan ke arah modernisasi alat pertahanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF ke-10

Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF ke-10

Nasional
Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Nasional
Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Nasional
Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Nasional
Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Nasional
Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Nasional
Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Nasional
Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com