Puncak Apresiasi Publik kepada TNI

Oleh: Ayu Siantoro

JAKARTA, KOMPAS - Setelah 17 tahun reformasi berlangsung, citra Tentara Nasional Indonesia di mata publik berangsur membaik. Institusi militer saat ini memiliki penghargaan sosial yang relatif tinggi dari berbagai kelompok masyarakat meski tak sepenuhnya terbebas dari kekurangan, yang tampaknya dimafhumi publik.

Bisa dibilang, TNI adalah salah satu dari sedikit institusi negara yang berhasil menempatkan posisinya dengan baik pasca reformasi. Berawal dengan citra yang bergelimang tudingan pelanggaran di sana-sini pada awal reformasi 1998, TNI perlahan memperbaiki eksistensinya dengan berbagai perubahan struktural.

Perubahan yang paling berpengaruh dalam sejarah TNI pasca reformasi adalah penghapusan dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tahun 1999 yang berlanjut dengan reformasi internal TNI. Dengan konsep ini, TNI dipisahkan dari Polri sejak tahun 2001 dalam lingkup tugasnya dan fokus pada aspek pertahanan keamanan negara. Patut pula dicatat komitmen TNI untuk netral dalam pemilu, tidak terlibat politik praktis, penghapusan bisnis militer, dan penguatan doktrin militer.

Dalam catatan jajak pendapat Kompas, semakin lama berbagai reformasi internal TNI semakin diakui berlangsung dalam tubuh TNI. Jika pada tahun 2000-an peranan aparat TNI dalam sejumlah jabatan publik dinilai masih terlalu banyak, kini tak terdengar lagi tudingan itu. Bahkan, ketegasan aparat TNI dalam sejumlah hal menjadi aspek penting sebuah kepemimpinan di masa kini.

Tak dimungkiri, pasca reformasi publik merasakan perubahan mental dan dedikasi yang signifikan dari anggota TNI secara umum. Pemenuhan asas netralitas TNI dalam pemilu dan tak mencampuri ranah politik sipil oleh aparat, nyaris tak ada yang mempersoalkan lagi. Demikian pula kritik publik agar TNI menjauh dari bisnis supaya fokus pada penguatan doktrin kemiliteran, cenderung kian jarang terdengar. Praktis, peran militer yang memilih "sunyi" dan tak larut dalam hiruk-pikuk politik di kehidupan sosial warga sipil membuat apresiasi justru kian meningkat.

Catatan kinerja

TNI kini tak melulu menjadi domain salah satu angkatan saja. Setiap matra TNI mampu berkiprah secara merata. Sebagian besar publik mengapresiasi kinerja personel TNI Angkatan Darat dalam memulihkan keamanan di daerah konflik dan menjaga harga diri negara dari pihak asing.

Publik pun mengacungkan jempol kepada TNI Angkatan Laut yang mendukung program Presiden Joko Widodo, Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan menjaga keamanan laut dari pencurian ikan dan pelanggaran wilayah kedaulatan. Adapun TNI Angkatan Udara dibanggakan karena kemampuan mengawasi wilayah udara RI dengan peralatan yang ada.

Secara umum, mayoritas publik menyatakan puas terhadap kinerja TNI dalam berbagai tugas. Hampir setiap tujuh dari 10 responden menyatakan puas dengan kinerja aparat TNI dalam berbagai aspek penyelenggaraan fungsinya. Aspek yang paling tinggi apresiasinya adalah dalam menjaga kedaulatan negara, sedangkan yang relatif rendah adalah dalam menjaga hak asasi manusia (HAM).

Hingga saat ini, pertanyaan dan kritik yang juga masih relatif terdengar dalam kaitan kehadiran aparat TNI adalah praktik jasa pengamanan oleh aparat TNI terhadap bisnis swasta. Mata publik awas dalam mengamati pelanggaran dan penyelewengan aparat negara, termasuk oknum anggota TNI. Publik menyimpan catatan tersendiri terhadap perilaku anggota TNI yang dipandang merugikan negara dan masyarakat.

Sekitar 70 persen lebih publik cenderung percaya bahwa hingga kini masih ada oknum anggota TNI yang bersedia mengamankan perusahaan tambang atau perkebunan yang terlibat konflik tanah dengan rakyat. Selain itu, lebih kurang 60 persen publik masih percaya ada oknum terlibat dalam mengamankan usaha mafia pencurian hasil laut.

Menjadi masalah besar bagi publik jika ada anggota TNI yang berpaling dari tugas terhadap bangsa dan negara dengan menyediakan jasa pengamanan bagi perusahaan swasta. Di sisi lain, publik juga waspada bahwa korupsi masih menggerogoti institusi TNI. Enam dari 10 responden melihat bahwa kesejahteraan masih relatif berada di kantong prajurit berpangkat tinggi saja.

Pelanggaran HAM oleh oknum TNI di masa lalu pun masih menjadi masalah bagi sebagian publik. Meskipun hari ini TNI diyakini mampu menjunjung HAM, ”dosa” masa lalu tak mudah dilupakan begitu saja. Untuk itu, publik menuntut dilakukan pengusutan. Publik sungguh menantikan pengungkapan kebenaran kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu dan kini.

Demikian pula permasalahan laten TNI dalam menjalin komunikasi dan relasi dengan Kepolisian Negara RI. Sejumlah konflik antara anggota TNI dan Polri masih kerap terjadi. Mayoritas publik menilai, meningkatnya frekuensi konflik antara anggota TNI dan Polri bisa menandakan relasi kedua institusi dalam tahap mengkhawatirkan.

Kekuatan dunia

Baru-baru ini lembaga pemeringkat Global Firepower memasukkan kekuatan militer Indonesia di urutan ke-12 besar dunia setelah Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, India, Inggris, Perancis, Korea Selatan, Jerman, Jepang, Turki, dan Israel. Global Firepower menggunakan 50 kriteria penilaian termasuk jumlah personel, alat utama sistem persenjataan tiga matra, anggaran, infrastruktur, dan cadangan energi, tetapi tak termasuk kemampuan nuklir suatu negara.

Kondisi ini sedikit banyak mengingatkan pada tahun 1960-an, saat Indonesia pernah menjadi kekuatan militer yang disegani di tingkat Asia. Saat itu, selain prajurit yang sangat termotivasi mempertahankan kemerdekaan, alutsista TNI, terutama pesawat udara dan kapal laut termasuk kapal selam, sangat canggih pada era tersebut.

Saat ini, sekitar 60 persen responden mengamati bahwa alutsista TNI kurang memadai untuk melindungi RI, baik darat, laut, maupun udara. Selain itu, lebih dari separuh responden menyayangkan lambatnya pengembangan teknologi militer dalam negeri jika dibandingkan dengan negara lain, mengingat banyak alutsista yang tua dan sudah waktunya dipensiunkan.

Untuk melindungi laut seluas 93.000 kilometer persegi, atau 7,9 juta kilometer persegi jika termasuk Zona Ekonomi Eksklusif, TNI AL dinilai belum memiliki alutsista yang memadai untuk berjaya di laut. Sebagai gambaran, kekuatan 11 KRI tempur utama tertinggal jauh dibandingkan dengan Jepang yang memiliki 47 kapal tempur berteknologi canggih untuk melindungi laut seluas hanya 13.430 kilometer persegi. Bahkan, panjang garis pantai Indonesia yang mencapai 54.716 kilometer pun hanya dilindungi 72 kapal patroli laut dan pantai (The Military Balance, 2014). Jumlah itu tidak jauh dari 62 kapal patroli Filipina yang panjang garis pantainya hanya sepertiga Indonesia.

Dari sisi pertahanan darat, alutsista TNI AD cukup unggul dibandingkan dengan negara ASEAN lain. Namun, publik menilai kekuatan alutsista itu belum memadai untuk melindungi wilayah darat seluas 1,8 juta kilometer persegi dan perbatasan sepanjang 2.958 kilometer.

Demikian pula kekuatan pertahanan udara seluas 1,9 juta kilometer persegi di atas Tanah Air. Pesawat tempur aktif milik TNI AU berjumlah 78 (The Military Balance 2014), tertinggal jauh daripada Singapura yang memiliki 132 pesawat tempur meski wilayahnya kira-kira seluas DKI Jakarta.

Peningkatan kekuatan alutsista tidak akan terwujud tanpa sumber daya manusia yang ahli dalam mengembangkan, merawat, dan mengoperasikan persenjataan. Pada Januari 2015, jumlah personel TNI kira-kira 400.000 prajurit (The World Defence Almanac, 2015).

Jumlah tersebut memang melebihi jumlah personel militer negara-negara ASEAN lain. Namun, rasio prajurit TNI dan penduduk RI adalah 1:600 orang. Malaysia saja yang memiliki 100.000 tentara, rasio tentara dengan penduduknya adalah 1:300 orang.

Bagaimanapun, apresiasi terhadap kemampuan dan citra publik yang meningkat mewarnai HUT ke-70 TNI. Kiranya hal-hal itu tak membuat institusi penjaga kedaulatan bangsa ini menjadi lengah dan terjatuh. (Litbang kompas)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 5 Oktober 2015, di halaman 5 dengan judul "Puncak Apresiasi Publik kepada TNI".