Komisi III DPR Temukan Penambangan Ilegal di Lumajang Di-"Back Up" Aparat

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi III DPR RI menemukan sejumlah temuan setelah melakukan kunjungan ke Lumajang, Jawa Timur, akhir pekan lalu. Selain mengunjungi lokasi tambang, Komisi III juga mengadakan pertemuan dengan sejumlah pihak, termasuk Kapolda dan Kapolres, serta mengunjungi rumah Tosan dan Salim Kancil.

"Hasil temuan Komisi III memang ada illegal mining yang telah lama beroperasi di sana dan diketahui oleh Pemda setempat," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman di Kompleks Parlemen, Senin (5/10/2015).

Selain menemukan adanya illegal mining (penambangan ilegal), ditemukan pula adanya pembiaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Diduga kuat, ada oknum kepolisian, pemerintah daerah, dan DPRD yang menjadi back up atau berdiri di belakang kegiatan penambangan ilegal tersebut.

Benny menambahkan, Komisi III telah merekomendasikan Kapolda Jawa Timur untuk secara tuntas mengusut pelaku penambangan ilegal, termasuk melakukan penyidikan terhadap pihak-pihak yang menjadi beking, penadah, dan penampung.

"Kita memperoleh info bahwa penampung juga di Lumajang dan diduga kuat dilindungi aparat penegak hukum," kata Benny. 

Selain pelaku penambangan ilegal, Komisi III juga meminta Kapolda mengusut kasus penganiayaan Salim Kancil dan Tosan serta meminta untuk memeriksa Kapolres Lumajang dan sejumlah anggota kepolisian, baik yang berbintang maupun yang tidak, yang diduga kuat menjadi back up pelaku penambangan ilegal tersebut. Namun, Benny membantah Komisi III juga meminta Kapolda untuk mencopot anggota kepolisian jika ditemukan ada yang terlibat.

"Kita hanya meminta Kapolda, Mabes Polri, untuk mengusut ini. Sudah menjadi cerita umum di masyarakat Lumajang siapa saja yang (jadi) beking. Kita tunggu saja," ucap Benny.