Menkumham: Tidak Perlu Minta Maaf pada PKI

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly meluruskan kabar bahwa pemerintah ingin meminta maaf atas peristiwa G30S/PKI. Menurut Yasonna, yang benar adalah pemerintah ingin melakukan rekonsiliasi terhadap korban-korban yang dianggap tak berdosa pada masa itu, bukan memaafkan organisasi PKI.

"Ini kan bukan soal PKI ya. Yang kita minta itu ialah korban-korban yang dulu terjadi pada masa tahun '65. Organisasinya PKI itu kan sudah kita bubarin. Enggak perlu maafkan pada partai politik itu pada PKI-nya," ujar Yasonna di Istana Kepresidenan, Rabu (30/9/2015).

Dia mengungkapkan, rekonsiliasi ditujukan pada kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya, seperti kasus Trisakti, kasus Semanggi, penghilangan orang paksa, serta peristiwa tahun 1965. Bentuk rekonsiliasi hingga kini masih dikaji bersama dengan organisasi masyarakat serta Komnas HAM. Namun, dia memastikan bahwa akan ada upaya pemulihan dari pemerintah terhadap para korban tak bersalah.

"Korban-korban yang ada peristiwa itu mereka orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban. Ada yang hanya terdaftar menerima cangkul menjadi korban. Jadi kan ini yang mau kita selesaikan," ungkap Yasonna.

Pengurus Pusat Muhammadiyah sebelumnya meminta klarifikasi Presiden terkait isu akan adanya permintaan maaf pemerintah terkait PKI. Kepada Muhammadiyah, Jokowi membantah isu tersebut. (Baca: Kepada Muhammadiyah, Jokowi Bantah Akan Minta Maaf Terkait Masalah PKI)

"Dengan demikian, isu yang berkembang bahwa pemerintah akan meminta maaf sudah diklarifikasi. Presiden tak akan melakukan itu, apalagi sampai membuat permintaan maaf," kata Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti seusai menemui Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/9/2015).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa hingga kini belum pernah ada pembahasan soal rencana permintaan maaf terkait kasus HAM masa lalu. Saat ini, Jokowi sedang sibuk mengurus masalah perekonomian.

"Yang jelas, persoalan permintaan maaf dan sebagainya itu tidak pernah dibicarakan dalam rapat-rapat di kabinet ataupun ketika kami mendampingi. Sikap Presiden sudah disampaikan secara jelas bahwa konsentrasi beliau sekarang ini adalah menyelesaikan persoalan ekonomi yang sedang dihadapi bangsa ini," ujar Pramono di Istana Kepresidenan, Selasa. (Baca: Istana Merasa Jokowi Difitnah dan Didiskreditkan dalam Isu PKI)