Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahas Situasi Keamanan, Komisi I Raker dengan BIN

Kompas.com - 28/09/2015, 13:23 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR menggelar rapat kerja dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Senin (28/9/2015), di Kompleks Parlemen, Jakarta. Rapat kerja yang berlangsung tertutup itu akan membahas perkembangan situasi keamanan yang terjadi saat ini.

"Kita akan raker mengenai isu terkini, aktual, mengenai intelijen dan tupoksi intelijen. Salah satunya situasi terkini di Papua, Aceh dan beberapa tempat lain," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya di Kompleks Parlemen, Senin.

Menurut Tantowi, ada sejumlah persoalan keamanan yang belum dijawab BIN pada saat rapat kerja sebelumnya. Namun, politisi Partai Golkar itu tidak merinci apa persoalan yang dimaksud.

"Kita terus mendalami besarnya ancaman terkait keutuhan NKRI, maraknya radikalisme dan hal lain yang bisa mengganggu. BIN ini bagian penting bagi kita untuk pencegahan dini," ujarnya.

Sementara itu, terkait usulan kenaikan anggaran yang disampaikan Kepala BIN Sutiyoso, Tantowi mengatakan, Komisi I mendukungnya. Namun, ia menegaskan, usulan kenaikan itu juga harus melihat kemampuan keuangan negara saat ini.

"Harus sesuai dengan APBN dan kemampuan ekonomi saat ini di tengah situasi ekonomi melemah dan penyesuaian pemotongan anggaran," ujar Tantowi.

Dalam APBN 2015, anggaran yang dialokasikan untuk BIN sebesar Rp 2,6 triliun. Namun, Presiden Joko Widodo lantas memangkas anggaran BIN hampir separuhnya di dalam usulan APBN 2016 menjadi Rp 1,59 triliun. Atas usulan tersebut, Sutiyoso sudah mengusulkan tambahan anggaran ke Komisi I sebesar Rp 3,7 triliun pada APBN 2016.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com