Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Punya 8 Menteri Perempuan, Kalla Dapat Aplaus Para Kepala Negara

Kompas.com - 28/09/2015, 07:16 WIB
Suhartono

Penulis

NEW YORK, KOMPAS.com  Wakil Presiden Jusuf Kalla mendapat tepukan hangat dari peserta pertemuan tingkat tinggi pemimpin dunia tentang kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan di Markas Besar PBB di New York, Minggu (27/9/2015) sore waktu setempat.

"Indonesia sudah menerapkan kesetaraan jender dengan memiliki delapan menteri perempuan," ujar Wapres Kalla.

Sontak, ucapan Kalla itu disambut tepuk tangan meriah dari pimpinan dan peserta sidang yang merupakan pemimpin sejumlah negara. Saat berpidato, Kalla didampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Yambise.

Menurut Kalla, Deklarasi Beijing yang dicanangkan sekitar 20 tahun lalu di Tiongkok dinilai masih relevan dan menjadi instrumen untuk mencapai tujuan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG) pasca 2015 dan visi dari program kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan yang disebut Planet 50/50 pada 2030.

Dalam sidang di Markas Besar PBB, Kalla tidak menyebutkan bahwa delegasi Indonesia membawa empat orang menteri perempuan, yang bisa dijadikan bukti kesetaraan jender di Indonesia. Saat ditanyakan hal itu, Kalla mendadak memegang dahinya dan spontan menjawab, "Aduh, saya lupa sekali menyebutkan, termasuk menyebutkan bahwa Indonesia pernah memiliki presiden perempuan."

Sejauh ini, empat menteri yang mendampingi Wapres Kalla selama di New York adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, dan Yohanna Yambise.

Adapun Yohanna yang ditanya seusai acara mengaku bahwa kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan di pelosok-pelosok daerah di Indonesia masih minim.

"Untuk itulah, agar ada kepedulian kaum pria, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada akhir Oktober mendatang menggelar kampanye kepedulian pria terhadap peran perempuan di Papua dalam sebuah kampanye 'He for She'. Acara itu rencananya akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Mudah-mudahan beliau bisa hadir," ujar Yohanna.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com