Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akan Hubungi Arab Saudi Bahas Aspek Keselamatan Jemaah

Kompas.com - 25/09/2015, 16:09 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap agar peristiwa yang telah memakan korban dalam proses penyelenggaraan haji tahun ini tidak kembali terulang. Karena itu, Pemerintah Indonesia akan berkomunikasi dengan pihak Kerajaan Arab Saudi yang memiliki tanggung jawab dalam aspek keselamatan seluruh jemaah.

"Tentu saja pemerintah berkepentingan untuk bicara dengan Pemerintah Saudi agar mereka memastikan pengelolaan hajinya, juga memberikan keamanan dan keselamatan jemaah haji kita," ujar Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/9/2015).

Teten menuturkan, sebagian besar jemaah haji menggantungkan aspek keselamatan pada Pemerintah Arab Saudi. Dengan demikian, Pemerintah Arab diharapkan bisa memberikan pengelolaan yang baik mulai dari setiap instansi yang terlibat hingga pelaksanaan di lapangan saat musim haji tiba. (Baca: Sejumlah Kesaksian dari Lapangan Terkait Tragedi Mina)

Selain menyampaikan kritik soal aspek keselamatan kepada Pemerintah Arab Saudi, lanjut Teten, Presiden Jokowi juga menginstruksikan agar para pendamping haji asal Indonesia bisa benar-benar mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi, mulai dari perubahan suhu, dehidrasi, hingga ketidaktertiban yang kerap menimbulkan musibah.

"Presiden berharap ini tidak terulang lagi," kata Teten.

Musibah saling desak dan jatuh terinjak melanda jemaah haji di Mina, Arab Saudi, Kamis (24/9/2015), mengakibatkan sedikitnya 717 orang meninggal dan 863 terluka. Di antara yang meninggal, ada tiga warga negara Indonesia. (Baca: Korban Tewas dalam Musibah di Mina Kini Capai 717 Orang)

Sebelumnya,terjadi musibah crane roboh di Masjidil Haram, Mekkah. Data Otoritas Pertahanan Sipil Saudi pada Jumat (11/9/2015), jumlah korban tewas dalam peristiwa itu mencapai setidaknya 107 orang. Sementara itu, jumlah korban luka tercatat sedikitnya 238 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com