Kapolri: Presiden Tidak Puas atas Penanganan Kebakaran Hutan

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo dan jajarannya tidak puas terhadap penanganan kebakaran hutan di Indonesia.

“Tidak hanya Presiden, semua (tidak puas),” ujar Badrodin di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (25/9/2015).

Ketidakpuasan Presiden dan jajarannya lantaran waktu pemadaman yang terlalu lama. Menurut Badrodin, Presiden Jokowi minta pemadaman kebakaran hutan tidak perlu selama ini.

Kepada Polri sendiri, lanjut Badrodin, Presiden meminta untuk meningkatkan di sektor pencegahan agar di waktu mendatang kebakaran hutan tidak terulang lagi. Selain itu, Presiden minta menindak perusahaan yang terbukti terlibat pembakaran hutan.

“Pencegahan rencananya akan dilakukan dengan memberdayakan seluruh unsur di daerah, agar jika ditemukan titik api bisa lebih awal dipadamkan,” ujar Badrodin.

Sebelumnya, penanganan dilakukan dengan menunggu kebakaran meluas baru dipadamkan. Badrodin mengatakan cara itu akan menyulitkan pemadaman dan menguras biaya negara.

“Kemudian, kita akan mewajibkan perusahaan untuk mengantisipasi kebakaran, termasuk kolam-kolam air untuk persiapan pemadaman beserta peralatannya. Itu kewajiban,” ujar Badrodin.

Badrodin mendampingi Presiden meninjau kebakaran hutan di Kalimantan Selatan, beberapa hari lalu. Salah satu titik yang ditinjau yakni Desa Gantung Damar, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Presiden menginstruksikan jajaran TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk bersama-sama memadamkan kebakaran lahan di wilayah masing-masing. Kerja sama semua pihak diperlukan karena lahan yang terbakar sangat luas.

"Memang kita harus sadar lahan terbakar sudah puluhan ribu hektar. Saya ingin agar kita semua bergerak, TNI, Polri, pemerintah daerah, masyarakat semuanya bersama all out sekuat tenaga padamkan kebakaran," kata Presiden.