Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Laporan soal Puan dan Tjahjo Serangan Balik dari Kasus Donald Trump

Kompas.com - 23/09/2015, 09:23 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Bidang Hukum PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mempertanyakan laporan dari sejumlah mahasiswa terhadap Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo yang diduga rangkap jabatan ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR.

Dia mencurigai, laporan tersebut balasan dari langkah sejumlah politisi PDI-P yang sebelumnya melaporkan Wakil Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon atas kehadiran keduanya pada kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (Baca: PDI-P Belum Lakukan PAW, Puan dan Tjahjo Dilaporkan ke MKD)

"Biasalah. Ini serangan balik dari kasus Donald Trump," kata Trimedya kepada Kompas.com, Rabu (23/9/2015).

Namun, ia tak menuding bahwa mahasiswa yang melaporkan Puan dan Tjahjo adalah "bayaran" Setya Novanto dan Fadli. Trimedya mengaku heran kenapa proses penggantian antarwaktu Puan dan Tjahjo yang belum terselesaikan mendadak muncul kembali di tengah isu Donald Trump. (Baca: MKD Proses Aduan Terhadap Puan dan Tjahjo)

"Namanya juga politik memang begitu," ujar anggota Komisi III DPR ini.

Meski menganggap laporan ini hanya serangan balasan, Trimedya menegaskan DPP dan Fraksi PDI-P, bersama Puan dan Tjahjo, akan menghadapi semua proses yang berjalan di MKD. Dia mengatakan, hingga saat ini proses PAW terhadap Puan dan Tjahjo sedang berjalan. Namun, proses ini terhambat karena pengganti di dapil mereka masih berhalangan untuk segera ditunjuk sebagai anggota DPR.

"Enggak ada masalah, kita akan hadapi laporan ini," ujar Trimedya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com