Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Siap Bagi Informasi ke Singapura Soal Perusahaan Pembakar Hutan

Kompas.com - 19/09/2015, 20:00 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia bersedia membagi informasi dengan pemerintahan Singapura terkait korporasi asal negeri Singa itu yang terbukti terlibat pembakaran hutan.

Namun di sisi lain, Indonesia memastikan akan menjatuhkan sanksi setimpal kepada korporasi-korporasi tersebut.

"Proses kita jalani dulu melalui pemerintah kita sendiri. Singapura juga sudah ngomong dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Siapa pun dari Singapura yang ikut terlibat pembakaran ini akan meminta info itu, kita kerja sama dengan baik saja," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian LHK Bambang Hendro dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (19/9/2015).

Bambang menyatakan pemerintah saat ini menaruh perhatian serius terhadap upaya penegakan hukum terkait kebakaran hutan itu. Pasalnya, berdasarkan Kementerian LHK, total lahan yang terbakar mencapai 200.000 hektar di mana 80 persen di antaranya berada di kawasan lahan korporasi.

Dia menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah memberikan pernyataan keras bahwa setiap pelanggaran harus ditindak. "Kami tidak akan pandang bulu," ucap dia.

Saat ini setidaknya sudah ada tujuh perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kasus pembakaran hutan. Sebanyak 20 perusahaan lainnya masih diselidiki kepolisian keterlibatannya. Menurut Bambang, pihaknya masih mendalami siapa saja pemilih perusahaan-perusahaan itu.

Namun, dia memastikan Kementerian LHK akan membekukan izin perusahaan yang ditetapkan kepolisian terlibat dalam aksi pembakaran.

"Kami akan bekukan izin lingkungannya. Kalau izin lingkungan dicabut, seharusnya mereka tidak bisa lagi beroperasi karena izin lingkungan ini adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menggunakan lahan," kata dia.

Menteri Luar Negeri Singapura Shanmugam telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi. Shanmugam menyuarakan perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan itu. Pemerintah Singapura juga meminta Pemerintah Indonesia untuk memberikan nama perusahaan yang terlibat pelanggaran hukum itu, sehingga tindakan tegas juga dapat diambil oleh Pemerintah Singapura, jika itu memang diperlukan.

Akibat asap yang terjadi di sejumlah kawasan di Indonesia, dua negara tetangga yakni Singapura dan Malaysia terkena imbasnya terpapar kabut tebal. Namun, perusahaan sawit yang dimiliki pengusaha asal kedua negara itulah yang juga diduga terlibat dalam aksi pembakaran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com