Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Tak Ada Barter dalam Pembebasan 2 WNI di Papua Niugini

Kompas.com - 18/09/2015, 17:45 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut tidak ada barter dalam upaya pembebasan dua warga negara Indonesia yang disandera kelompok bersenjata di Papua Niugini. Dua WNI tersebut berhasilkan dibebaskan Kamis (17/9/2015).

"Tidak ada sama sekali (barter)" kata Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta.

Kalla juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemerintah Papua Niugini atas kerja samanya dalam membebaskan dua WNI yang disandera. Kalla menegaskan, upaya pembebasan WNI ini merupakan upaya bersama dengan pemerintah Papua Niugini. "Sekali lagi, ini kan upaya bersama ya, tentu Indonesia membebaskan tentu dengan persetujuan Papua Niugini, oleh karena itu kita berterimakasih atas kerjasama itu," ucap Kalla.

Upaya pembebasan telah dilakukan sejak Selasa (15/9/2015). Kedua pihak melalui juru bicara telah melakukan negosiasi, namun kesepakatan pertemuan selalu batal. Tentara PNG kemudian memutuskan untuk mengejar penyandera hingga ke dalam hutan.

Dua WNI bernama Ladiri Sudirman (28) dan Badar (20) yang disandera kelompok bersenjata itu merupakan penebang di perusahaan penebangan kayu di Skofro, Distrik Keerom, Papua Niugini. Selain menyandera Sudirman dan Badar, kelompok bersenjata itu juga menembak warga sipil lainnya, yakni Kuba.

Pada saat kejadian, Kuba sedang memotong kayu di Kampung Skopro, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom. Ia mengalami luka tembak serta panah dan masih dirawat di RS Bhayangkari.

Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, upaya pembebasan kedua WNI terus-menerus dilakukan dengan berkomunikasi dengan Panglima Militer dan aparat Papua Niugini yang ada di Vanimo.

Komunikasi secara intensif juga terus dilakukan dengan Menteri Luar Negeri PNG. Selain itu, pembebasan kedua WNI juga tidak lepas dari komunikasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Peter O'Neil. Presiden diketahui melakukan pembicaraan melalui telepon dengan O’Neill pada Kamis (17/9/2015) sekitar pukul 16.26 WIB.

Dalam percakapan itu, Presiden menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah PNG atas upaya yang dilakukan untuk membebaskan dua WNI yang masih disandera. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia siap bekerja sama dengan PNG dalam mempercepat pembebasan sandera mengingat penyanderaan sudah memasuki hari ketujuh.

Sebelumnya, pihak penyandera disebut meminta barter dua WNI dengan dua kawan mereka yang ditahan di Papua karena kasus narkotika.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com