Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Siap Bantu Malaysia Hadapi Buruknya Situasi Politik dan Ekonomi

Kompas.com - 18/09/2015, 17:28 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa Indonesia tidak ikut campur atas situasi politik maupun ekonomi Malaysia. Kendati demikian, Indonesia sebagai negara tetangga siap membantu negeri jiran tersebut jika memang diperlukan.

"Sebagai negara sahabat, Indonesia juga melihatnya sebagai masalah dalam negeri. Tetapi, setiap saat siap untuk memberikan suatu pikiran atau apabila dibutuhkan, kita memberikan support agar Malaysia tetap bersatu dan berjalan dengan baik," kata Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (18/9/2015).

Hari ini, Kalla menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi. Keduanya juga menunaikan shalat Jumat di Masjid Istana Wapres dan makan siang bersama.

Dalam pertemuan tadi siang, keduanya membahas upaya peningkatan hubungan antara Indonesia dan Malaysia, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun keamanan kawasan. Keduanya juga membahas upaya bersama dalam menangani bencana asap di Sumatera dan Kalimantan.

Menurut Kalla, Pemerintah Malaysia mendukung langkah tegas Indonesia terhadap perusahaan Malaysia di Sumatera yang terbukti bersalah dalam kasus pembakaran hutan. Saat ini, Polri tengah menyelidiki dugaan keterlibatan 20 perusahaan, yang di antaranya merupakan perusahaan Malaysia.

Terkait kondisi ekonomi dan politik di Malaysia, Kalla yakin bahwa negara tersebut mampu menyelesaikan masalahnya. "Semua negara kena masalah ekonominya, biasa ini. Tetapi, masing-masing negara mempunyai suatu kemampuan dan kekuatan ekonomi sendiri-sendiri untuk menyelesaikannya," ucap Kalla.

Kondisi politik di Malaysia tengah memanas seiring dengan terbongkarnya megaskandal di 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang melibatkan Perdana Menteri Malaysia Nazib Razak. Penolakan mundur Nazib Razak memicu aksi warga.

Kekisruhan politik ini berpotensi menggoyang perekonomian Malaysia. Kejatuhan pasar internasional, besarnya kepemilikan asing di obligasi pemerintah, dan utang luar negeri membuat ringgit menjadi salah satu dari mata uang yang paling rapuh di Asia terhadap dampak eksternal. Standard Chatered Global Research memprediksi ringgit akan berada di posisi 4,1685 per dollar AS dan 2,9619 terhadap dollar Singapura. Nilai tukar itu diperkirakan akan terus melemah hingga mencapai 4,20 per dollar AS pada kuartal ketiga 2015 dan 4,05 per dollar AS sampai dengan akhir 2015 akibat kaburnya dana asing dari obligasi dan ekuitas.

Najib Razak telah membentuk special economic task force atau gugus tugas ekonomi khusus untuk menyiapkan strategi tangkal krisis. Dengan adanya tim ini, Pemerintah Malaysia akan lebih responsif dan tegas dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Tim diharapkan bisa memulihkan lagi kepercayaan publik yang turun akibat kasus dugaan korupsi di 1MBD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com