24 Perusahaan Diduga Terlibat Kebakaran Hutan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 24 perusahaan diduga terlibat dalam kebakaran hutan di sejumlah wilayah di Indonesia. Angka itu didapatkan dari data perkara kebakaran hutan yang ditangani Polri, baik di tingkat kepolisian daerah maupun badan reserse dan kriminal, sejak Januari 2015.

Berdasarkan catatan Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri yang dipublikasikan pada Selasa (14/9/2015), ada 131 perkara yang ditangani kepolisian. Sebanyak 28 perkara di antaranya masih dalam penyelidikan dan 79 perkara sudah naik ke tingkat penyidikan. Adapun berkas dari 24 perkara sudah dinyatakan rampung alias P21 oleh pihak kejaksaan.

"Dari total perkara yang ditangani itu, Polri telah menetapkan 126 tersangka perorangan. Kami menduga kuat mereka terkait dengan 24 korporasi," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Agus Rianto, Selasa siang.

Meski demikian, dari 126 tersangka, baru tiga perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka. Perkara ketiga perusahaan itu ditangani bareskrim di wilayah Sumatera Selatan. Tiga perusahaan itu adalah PT BMH, PT TPR, dan PT WAI. Adapun perkara lainnya melibatkan tersangka perseorangan.

Ketiga perusahaan yang menjadi tersangka tersebut diancam Pasal 99 ayat (1) juncto Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

Agus menegaskan, polisi berkomitmen menuntaskan perkara-perkara itu, termasuk soal kemungkinan tersangka pembakar hutan perorangan yang berkaitan dengan perusahaan tertentu. "Apabila tersangka perseorangan ini di dalam proses penyidikannya terbukti disuruh atau atas suruhan korporasi, kita kejar terus. Akan kita percepat proses hukum ke arah situ," ujar Agus.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Yazid Fanani menambahkan, penanganan hukum pelaku pembakar hutan kali ini berbeda dari tahun sebelumnya. Polri akan melakukan penegakan hukum dengan pola simultan dan multidoors.

"Artinya, di satu sisi Kepolisian melaksanakan penegakan hukum, tetapi kita juga koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait soal sanksi administratif korporasi yang terbukti melakukan pembakaran," ujar Yazid.