Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi III: Pansus Pelindo II Jangan Dilihat Heboh-heboh Amat

Kompas.com - 12/09/2015, 12:09 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Asrul Sani, menilai wajar jika DPR membentuk panitia khusus (pansus) terkait pengelolaan pelabuhan, khususnya berkaitan dengan kinerja PT Pelabuhan Indonesia II. Menurut Asrul, pansus merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat khusus karena menyangkut masalah tertentu dan jangka waktu tertentu.

"Kalau DPR mau secara luas fungsi pengawasannya ya (membentuk) pansus. Kalau mau aspek hukum saja yang didalami, bisa panja Komisi III. Jangan dilihat heboh-heboh amat, pansus kan alat kelengkapan DPR yang bersifat khusus karena menyangkut masalah tertentu dan untuk jangka waktu tertentu, bukan hal yang menghebohkan. Itu alat kelengkapan yang sah. Ketika DPR tidak melakukan apa-apa, itu justru akan dipersoalkan, kok DPR diam saja," kata Asrul dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (12/9/2015).

Menurut dia, pembentukan pansus diperlukan karena masalah yang terkait dengan operator pelabuhan ini menyangkut bidang yang dibawahi oleh sejumlah komisi di DPR. Bukan hanya persoalan hukum yang dibidangi Komisi III DPR, kinerja Pelindo II berkaitan pula dengan komisi lainnya, seperti Komisi VI dan Komisi IX.

"Saya bicara Komisi IX, kesehatan dan ketenagakerjaan. Orang-orang pekerja Pelindo kan datang ke Komisi IX, menyampaikan keluhan. Ini apalagi dari aspek ketenagakerjaannya. Yang jelas, Komisi VI, IX, III yang tidak menutup kemungkinan (masuk) pansus yang diusulkan dalam raker. Komisi III akan me-lead," kata Asrul.

Ia juga menyebut bahwa Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mendukung wacana pembentukan pansus ini. Kapolri berharap, pansus bisa mengawal proses penegakan hukum kepolisian.

Sejauh ini, menurut Asrul, pembentukan pansus terkait Pelindo II masih sebatas usulan. Nantinya, usulan yang merupakan hasil rapat kerja Komisi III DPR dengan Kepala Kepolisian RI ini akan disampaikan kepada pimpinan DPR.

"Nanti pimpinan DPR merapatkannya dalam bamus (badan musyawarah). Kalau setuju, ya dibawa dalam (rapat) paripurna. Begitu disetujui (dalam rapat) paripurna, baru disusun," ucap Asrul.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini juga menyampaikan bahwa pembentukan pansus bukan berarti harus menyeret seseorang ke proses hukum. Jika nanti tidak menemukan permasalahan, maka pansus harus berani mengungkapkan kesimpulan itu kepada publik.

Baca juga: Rizal Ramli: RJ Lino Enggak Penting Banget...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Nasional
Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Nasional
Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nasional
Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Nasional
Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Nasional
Hari Ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Hari Ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Nasional
Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Nasional
Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Nasional
Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Nasional
Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com