Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura Mengaku Tak Siap Kehilangan Kursi Menteri untuk PAN

Kompas.com - 11/09/2015, 17:10 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana mengaku, pihaknya tak siap jika harus kehilangan kursi menteri di Kabinet Kerja. Ia meminta, agar Presiden Joko Widodo mempertimbangkan secara objektif jika ingin kembali melakukan perombakan kabinet.

"Enggak siap. Kita harus melihat secara objektif, Menteri Yuddy sebagai Menpan RB selama ini langkahnya sudah cukup bagus. Begitu pula Menteri Saleh Husin (Menteri Perindustrian)," kata Dadang saat dihubungi, Jumat (11/9/2015).

Dadang memprediksi, dalam waktu dekat akan terjadi perombakan kabinet jilid dua. Hal itu menyusul masuknya Partai Amanat Nasional ke dalam barisan partai politik pendukung pemerintah. (baca: Politisi PKB: Keberadaan PAN Jangan Buat Konsolidasi Jadi Gaduh)

"Memang ada sinyalemen seperti itu, PAN akan mendapat bagian (kursi menteri)," kata Dadang.

Meski demikian, ia optimistis, Presiden Jokowi tidak akan mengurangi jatah menteri yang berasal dari Hanura. Begitu pula jatah menteri lain yang berasal dari tiga parpol lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. (baca: Politisi Partai Nasdem: PAN Mau Dukung Pemerintah atau Minta Kursi?)

Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan PAN Soetrisno Bachir membantah adanya transaksi kursi kabinet untuk partainya setelah deklarasi dukungan untuk pemerintah. (baca: PAN: Kami Punya Banyak Kader yang Bergerak di Sektor Ekonomi)

Namun, Soetrisno melontarkan pernyataan agar setiap partai yang berada di jajaran pemerintah untuk tak hanya siap menerima jabatan, tetapi juga siap jumlah kursinya berkurang di kabinet. (baca: Soetrisno Bachir Ajukan Sejumlah Kandidat Anggota KEN)

"Ini bukan masalah legowo atau tidak, itu kewenangan presiden. Kalau diajak ya siap, kalau berkurang ya siap," kata Soetrisno usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/9/2015).

Sekretaris Fraksi PAN di DPR Teguh Juwarno sebelumnya menegaskan, dukungan yang diberikan PAN terhadap pemerintahan Jokowi-JK agar pemerintah bisa berjalan semakin solid dalam melawan krisis ekonomi saat ini. PAN tidak akan menyodorkan kadernya untuk menjadi menteri di Kabinet Kerja.

"Jadi, PAN tidak dalam posisi menyodor-nyodorkan calon menteri, apalagi menekan Presiden," kata Teguh.

Menurut dia, hanya Presiden yang paling mengetahui kebutuhan kabinet saat ini. Sehingga, apakah diperlukan kembali perombakan kabinet atau tidak, hanya Presiden yang tahu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com