Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Mayoritas Responden Dukung PAN Gabung ke Pemerintah

Kompas.com - 08/09/2015, 14:34 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukan sebagian besar responden mendukung keputusan Partai Amanat Nasional menjadi partai pendukung pemerintah. 

"Hanya di bawah 30 persen responden yang resisten dengan sikap PAN untuk bergabung dengan pemerintah," ujar peneliti LSI Rully Akbar di Kantor LSI, Jakarta Timur, Selasa (8/9/2015).

Berdasarkan hasil survei LSI, sebanyak 66,64 persen responden memilih mendukung kebijakan PAN. Hanya 24,95 persen responden yang menyatakan tidak mendukung. Sementara, sebanyak 8,41 persen lainnya memilih untuk tidak menjawab. (baca: Bambang Soesatyo: Ibarat Cinta Segitiga, Kami Sedang Diduakan oleh PAN)

Sementara itu, jika dibandingkan berdasarkan jenis kelamin, dari 50 persen basis data laki-laki, sebanyak 67,36 persen mendukung, 26,98 persen tidak mendukung, dan 5,66 persen tidak menjawab.

Untuk perempuan, dari 50 persen basis data, sebanyak 65,93 persen mendukung kebijakan PAN dan 22,96 persen tidak mendukung. Sementara, sebanyak 11,11 persen responden tidak memberi tanggapan. (baca: "PAN Ingin Enaknya Saja")

LSI melakukan pengumpulan data penelitian pada 4-6 September 2015. Pengumpulan data menggunakan smart phone LSI, yang dilakukan terhadap 600 responden.

Dalam penelitian ini, LSI menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kesalahan mencapai lebih kurang 4 persen. (baca: Kalla: Belum Ada Pembicaraan "Jatah" untuk PAN)

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya mengumumkan secara resmi bahwa PAN bergabung ke pemerintah. Hal itu disampaikan seusai pertemuan tertutup dengan Jokowi di Istana.

"Pada hari ini, kami menyatakan bergabung. Kalau sebelumnya mendukung, kini kami nyatakan bergabung dengan pemerintah untuk sukseskan program pemerintah," kata Zulkifli.

Namun, dalam pertemuan dengan pimpinan KMP pada Kamis (3/9/2015), Zulkifli mengatakan, meski mendukung pemerintah, bukan berarti partainya keluar dari KMP dan bergabung dengan KIH. (Baca: Di Depan Petinggi KMP, Zulkifli Tegaskan Tidak Pindah ke KIH)

"Saya tidak menyatakan keluar KMP atau masuk KIH, tetapi bergabung ke pemerintah karena kita fokus ke permasalahan bangsa ini," ujar Zulkifli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com