Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir JK Sebut Seruan Aksi Demo Pelemparan Tikus Provokasi Tak Benar

Kompas.com - 05/09/2015, 10:57 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Husain Abdullah, meyakini bahwa seruan untuk berdemonstrasi di depan kediaman dinas Jusuf Kalla adalah provokasi yang tidak benar.

Menurut Husain, seruan itu tidak masuk akal karena mengaitkan Kalla dengan pergantian Komjen Budi Waseso dari posisi Kabareskrim serta kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II yang sedang diselidiki Polri.

"Saya yakin informasi soal demo itu tidak benar, hanya broadcast yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya," kata Husain melalui pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (5/9/2015).

Pada Jumat (4/9/2015) kemarin, beredar pesan berantai dari kelompok masyarakat "Gerakan Siaga Lawan Koruptor" yang menyerukan aksi untuk berdemonstrasi di kediaman dinas Kalla, di wilayah Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (7/9/2015) pekan depan.

Berdasarkan pesan berantai itu, demonstrasi akan dilakukan dengan aksi pelemparan tikus lantaran Kalla dianggap mengintervensi penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil crane di PT Pelindo II yang sedang dilakukan Bareskrim Polri.

"Aksi ini kami lakukan sebagai bentuk Kekecewan kami melihat seorang Wakil Presiden yang terlibat dalam persekongkolan mafia pelabuhan," demikian pernyataan pesan berantai tersebut.

Husain menilai, pernyataan dalam pesan berantai itu mengandung fitnah dan unsur pencemaran nama baik. Ia mengatakan demikian karena meyakini Kalla berhubungan baik dengan Budi Waseso dan tidak mungkin mengintervensi pengusutan kasus dugaan korupsi.

Kalaupun Kalla sempat menghubungi Budi saat proses penggeledahan berlangsung di PT Pelindo II, kata Husain, hal itu dilakukan hanya untuk memastikan agar tidak ada kebijakan yang dipidanakan.

Sementara mengenai pergantian posisi Kabareskrim, Husain menganggap hal itu sebagai rotasi yang wajar terjadi dan terlalu jauh jika dikaitkan dengan intervensi Kalla.

"Pak JK sama sekali tidak membela siapa pun, kepentingan apa pun. Semata-mata hanya menguatkan instruksi Presiden Jokowi bahwa kebijakan jangan sampai dipidanakan agar tidak menimbulkan ketakutan berlebihan bagi pejabat publik lainnya," ungkap Husain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com