Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu: Presiden Mesir Ingin Belajar Demokrasi dari Indonesia

Kompas.com - 04/09/2015, 21:03 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung persoalan isu demokrasi saat melakukan pertemuan dengan Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi di Istana Merdeka, Jumat (4/9/2015). Retno pun menyebutkan Al-Sisi mengaku ingin belajar demokrasi dari Indonesia.

"Presiden dalam diskusi tadi menceritakan bagaimana kita mengembangkan demokrasi di Indonesia dan Presiden Mesir sampaikan ingin belajar dari Indonesia bagaimana cara mengembangkan demokrasi," ujar Retno usai pertemuan.

Dia menjelaskan, Jokowi menceritakan bagaimana demokrasi bisa berjalan seiring dengan Islam yang menjadi agama mayoritas di Indonesia. Atas dasar itulah, Al-Sisi menyampaikan ketertarikannya akan demokrasi yang berkembang di Indonesia.

Saat disinggung soal adanya aksi unjuk rasa di depan Istana yang menentang kedatangan Al-Sisi, Retno hanya menjelaskan bahwa protes itu sah-sah saja disampaikan dalam iklim demokrasi di Indonesia.

"Negara demokrasi seperti Indonesia, tentu kita dengarkan hal-hal seperti itu. Teman-teman sampaikan pandangannya," kata Retno.

Kedatangan Al-Sisi ke Jakarta menjadi menarik lantaran pempimpin tertinggi di Mesir itu adalah salah satu tokoh yang berperan dalam kudeta militer yang menggulingkan Presiden Mesir sebelumnya, Mohammed Morsi. Ketika itu, Al-Sisi adalah Menteri Pertahanan yang juga Kepala Angkatan Bersenjata Mesir.

Selama proses kudeta militer itu, kondisi dalam negeri Mesir mengalami goncangan hingga menyebabkan aksi protes besar-besaran yang berujung pada jatuhnya korban tewas dari warga Mesir. Setelah berhasil menggeser posisi Morsi, Al-Sisi kemudian menjadikan dirinya sebagai pemimpin ad-interim Mesir dan kemudian menyatakan diri maju dalam proses pemilu pada Mei 2014. Dia pun akhirnya terpilih dalam pemilu itu.

Kedatangan Al-Sisi kali ini disambut demonstrasi Indonesia Society for Humanity (ISFH) yang menyatakan penolakan atas kedatangan Presiden Mesir Abdel Fattah Al Sisi ke Indonesia. Menurut mereka, Al Sisi merupakan tokoh kudeta berdarah yang terjadi di Mesir pada tahun 2013.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Nasional
KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

Nasional
Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Nasional
KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

Nasional
Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta 'Restu' Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta "Restu" Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Nasional
Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Nasional
DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

Nasional
Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi 'High Decker'

Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi "High Decker"

Nasional
KPU Tegaskan Caleg DPR Terpilih Tak Akan Dilantik jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg DPR Terpilih Tak Akan Dilantik jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Dirjen Kementan Mengaku Diminta Rp 5 Juta-Rp 10 Juta Saat Dampingi SYL Kunker

Dirjen Kementan Mengaku Diminta Rp 5 Juta-Rp 10 Juta Saat Dampingi SYL Kunker

Nasional
LPSK Minta Masa Kerja Tim Pemantau PPHAM Berat Segera Diperpanjang

LPSK Minta Masa Kerja Tim Pemantau PPHAM Berat Segera Diperpanjang

Nasional
DPR Panggil Kemenkes dan BPJS Kesehatan Terkait Penghapusan Kelas

DPR Panggil Kemenkes dan BPJS Kesehatan Terkait Penghapusan Kelas

Nasional
WNI yang Umrah ke Tanah Suci Diminta Kembali Sebelum 23 Mei 2024

WNI yang Umrah ke Tanah Suci Diminta Kembali Sebelum 23 Mei 2024

Nasional
Baznas Janji Tak Ambil Keuntungan jika Dilibatkan Prabowo Jalankan Program Makan Siang Gratis

Baznas Janji Tak Ambil Keuntungan jika Dilibatkan Prabowo Jalankan Program Makan Siang Gratis

Nasional
Dukung World Water Forum di Bali, Holding RS BUMN IHC Siapkan Tim Medis hingga Mini ICU

Dukung World Water Forum di Bali, Holding RS BUMN IHC Siapkan Tim Medis hingga Mini ICU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com