Pengamat: DPR Jangan Pilih Capim KPK karena Faktor Kedekatan

“Sangat bisa terjadi kongkalikong. DPR jangan sampai memilih calon berdasarkan kedekatan, atau yang tidak populer tidak dipilih,” ujar Zainal, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (29/2015).

Menurut dia, ada beberapa calon yang berafiliasi dengan kelompok-kelompok tertentu sehingga dikhawatirkan akan memengaruhi kinerjanya jika terpilih menjadi Pimpinan KPK. (baca: Mengecewakan, Pansel Loloskan Tiga Capim KPK yang Tidak Tepat)

Mengenai kapabilitas kepemimpinan, Zainal menambahkan, karena telah melalui penelusuran Pansel, semua calon seharusnya memiliki kemampuan memimpin, meski belum teruji. Ia berharap DPR dapat lebih memahami seluk beluk setiap calon sehingga terpilih sosok yang dapat membawa KPK ke arah yang lebih baik. Mengenai siapa calon yang dianggapnya tepat untuk memimpin KPK, Zainal menolak menyebutkan nama. (baca: Jokowi Diminta Coret Tiga Capim KPK yang Dianggap Bermasalah)

“Kan belum terpilih. Namun tentu ada beberapa skenario, ada beberapa (calon) yang pas dan ada juga yang kurang. Ya, kita lihat saja,” ujarnya.

Pada Selasa (1/9/2015) lalu, Pansel KPK telah menyerahkan delapan nama capim yang lolos seleksi wawancara akhir kepada Presiden Joko Widodo. Kedelapan capim KPK pilihan pansel adalah staf ahli Kepala BIN Saut Situmorang dan pengacara publik Surya Tjandra (bidang pencegahan); Hakim Ad Hoc Tipikor PN Jakarta Pusat Alexander Marwata dan Widyaiswara Madya Sespimti Polri Brigjen Basaria Panjaitan (bidang penindakan); Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Agus Rahardjo dan Direktur pada Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar-Komisi dan Instansi KPK Sujanarko (bidang manajemen); serta Pelaksana tugas pimpinan KPK, Johan Budi SP, dan akademisi Universitas Hasanuddin Laode Muhammad Syarif (Bidang supervisi, koordinasi, dan monitoring).