Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menakar Kekuatan Politik Pemerintah Setelah PAN Berubah Haluan

Kompas.com - 03/09/2015, 08:55 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam barisan parpol pendukung pemerintah diprediksi akan mengubah konstelasi politik di DPR. Sebagai fraksi kelima terbesar dalam perolehan kursi, suara PAN di Senayan cukup diperhitungkan. (Baca: KMP Yakin Tetap Solid meski Tanpa PAN)

"Dengan masuknya PAN ke KIH, jelas berubah peta politik dan turbulensi politik di Senayan. Dengan begitu, dukungan politik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi semakin kuat," kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Pangi Syarwi Chaniago kepada Kompas.com, Kamis (3/9/2015).

Sebelum PAN bergabung, jumlah kursi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri atas Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Hanura di DPR sebanyak 207 kursi. Dengan masuknya PAN yang pada Pemilu Legislatif 2014 memperoleh 49 kursi, jumlah kursi KIH menjadi 256 dari 560 kursi anggota Dewan periode 2014-2019. (Baca: Bagi Aburizal, Sah-sah Saja PAN Pilih ke Luar dari KMP)

Analis politik Sidin Constitution itu menambahkan, pemerintah perlu memutar otak agar PAN tak hanya bergabung sementara saja. Ia memperkirakan, perombakan Kabinet Kerja jilid kedua bisa saja terjadi untuk mengokohkan keinginan PAN berkoalisi. Dalam politik, menurut dia, lobi-lobi untuk memperoleh jabatan di struktur pemerintahan sangat mungkin terjadi. (Baca: Yenny Wahid: Pemerintah Harus Manfaatkan Dukungan PAN)

"Dalam sistem presidensial tidak ada koalisi, yang ada hanya persekongkolan. Bicara apa, dapat apa dan bagaimana," ujarnya.

Resmi bergabung

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menyatakan, PAN secara resmi akan membantu pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ekonomi yang terjadi. Manuver politik PAN itu, menurut Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno, bahkan telah disetujui Amien Rais. (Baca: PAN Gabung ke Pemerintah, Zulkifli Yakin Jumlah Investor Akan Meningkat)

Akan tetapi, perubahan sikap politik PAN membuat Koalisi Merah Putih terkejut. Sebab, keputusan itu diambil sebelum ada pembahasan PAN di dalam koalisi.

"Sampai sejauh ini, kami belum pernah membicarakan tentang hal ini (dukungan PAN ke pemerintah)," kata Presiden PKS Sohibul Iman kepada Kompas.com, Rabu (2/9/2015).

Sohibul mengatakan, sikap PAN dalam memberikan dukungan kepada pemerintah hingga kini belum jelas. Belum diketahui apakah nantinya PAN akan bergabung ke dalam KIH atau hanya sekadar mendukung pemerintahan.

"Kalau dari konferensi pers kemarin di Istana, dalam hal ini saya melihat dukungannya merepresentasikan Pak Jokowi, bukan merepresentasikan KIH," ujarnya.

Meski demikian, Sohibul menghargai keputusan politik yang diambil PAN tersebut. Ia berharap, PAN dapat menjembatani hubungan antara KIH dan KMP agar lebih baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com