KPK Ajak Masyarakat Pilih Calon Kepala Daerah yang Jujur dan Berintegritas di Pilkada 2015

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan Program Pilkada Berintegritas 2015 bertajuk “Pilih yang Jujur” di Ruang Auditorium KPK, Jakarta, (31/8/2015). Program tersebut diluncurkan sebagai bentuk dukungan KPK untuk menciptakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2015 yang jujur, adil dan transparan.

Program ini merupakan kerja sama KPK dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, peran kepala daerah sangat penting dalam menentukan masa depan suatu daerah. Kegiatan ini dinilainya penting, karena penyelenggaran Pilkada saat ini rentan akan berbagai macam bentuk kecurangan maupun tindak pidana korupsi.

“Para kepala daerah nantinya sangat berperan besar dalam menentukan apakah daerah yang dipimpinnya, bisa semakin maju atau mengalami kemunduran. Apakah proses pemberantasan korupsi di daerah mengalami akselerasi atau kemandekan,” ujar Adnan saat memberikan sambutan di sela-sela peluncuran Program Pilkada Berintegritas 2015.

Setelah peluncuran program ini, KPK akan mengadakan serangkaian kegiatan sosialisasi di sembilan provinsi, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.

Sedangkan dua kota/kabupaten yang akan didatangi KPK terkait Pilkada Serentak adalah Kota Surabaya dan Kabupaten Bandung.

Program Pilkada Berintegritas ini akan menyentuh seluruh elemen, baik penyelenggara, pengawas maupun pemilih. Kegiatan ini terdiri dari lima program, yaitu Pembentukan Calon Kepala Daerah Berintegritas, Pembentukan Penyelenggara Pilkada Berintegritas, Deklarasi Pilkada Berintegritas, Sosialisasi Publik Pilkada Berintegritas, serta Sosialisasi Partai Politik Berintegritas.

Data KPK menyebutkan, saat ini ada 61 kasus korupsi yang menjerat sejumlah kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Karenanya, masyarakat harus memilih dengan integritas agar calon terpilih juga orang yang berintegritas sebagai pemimpin,” kata Adnan.

Rangkaian kegiatan ini, kata Adnan, juga bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkada bisa menjunjung tinggi nilai-nilai integritas demi mewujudkan Pilkada yang bersih, jujur dan adil. Adnan juga berharap agar program ini nantinya bisa menghadirkan sosok-sosok kepala daerah yang jujur, amanah dan mampu membawa kemakmuran maupun kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Rekomendasi KPK

KPK meminta para calon kepala daerah untuk fokus menciptakan visi, misi serta program kerja yang bertujuan untuk membawa kemajuan bagi daerahnya. Para calon kepala daerah juga diharapkan untuk menciptakan program kampanye yang berkualitas serta berupaya untuk menjaga kerukunan antar berbagai macam pihak agar terhindar dari konflik horizontal.

Adnan juga mengatakan KPK mengimbau partai politik untuk menghadirkan para calon yang memiliki rekam jejak kepemimpinan yang jelas serta memiliki integritas dan kapabilitas, dan menghindari adanya mahar politik. Menurut dia, KPK juga meminta masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dengan melakukan pemantauan dan pengawasan serta memilih calon kepala daerah dengan rekam jejak yang jelas serta memiliki integritas dan kredibilitas.

Selain itu KPK akan melakukan pengawasan bersama dengan KPU dan Bawaslu terhadap jalannya Pilkada 2015. Masyarakat diminta agar mampu memberikan informasi kepada KPK, KPU maupun Bawaslu terkait segala potensi tindak kecurangan yang terjadi selama Pilkada nanti.

“Kita akan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) apabila ditemukan informasi terjadinya transaksi yang berpotensi pada tindak korupsi,” kata Adnan.