Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Identitas Capim KPK yang Jadi Tersangka Tak Perlu Disampaikan ke Media

Kompas.com - 31/08/2015, 13:42 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mengatakan, Polri tidak akan mengumumkan ke publik terkait identitas calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Badrodin, hal itu tidak perlu dilakukan karena tengah berlangsung proses seleksi calon pimpinan KPK. (Baca: Pansel Diminta Umumkan Capim KPK yang Jadi Tersangka)

"Saya sampaikan bahwa kita hanya memberikan hasil penelusuran track record kepada Pansel. Tidak perlu saya sampaikan ke media, kan masih menunggu proses di Pansel," ujar Badrodin saat ditemui seusai mengikuti rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2015).

Badrodin mengatakan, sejauh ini, Polri hanya menjalankan tugas sesuai dengan permintaan untuk menelusuri rekam jejak calon pimpinan KPK. Sementara itu, mengenai apakah hasil penelusuran itu digunakan oleh Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, hal tersebut diserahkan kepada Pansel KPK. (Baca: Bareskrim: Polri Tak Akan Umumkan Capim KPK yang Jadi Tersangka)

Sementara itu, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka adalah kewenangan Polri. Menurut dia, Presiden Joko Widodo juga menyerahkan hal tersebut kepada Pansel dan Polri.

"Presiden tidak ada mau pikir-pikir soal itu. Beliau fokus pada masalah ekonomi saja. Beliau percaya kepada Pansel," kata Luhut.

Sebelumnya, secara terpisah, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Victor E Simanjuntak membantah jika Polri disebut akan mengumumkan nama calon pimpinan KPK yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini. Victor mengatakan, jika penyidik menyebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam satu kasus, hal itu tak akan dilakukan dengan membuat forum khusus, tetapi dalam forum wawancara biasa.

Pengumuman tersangka melalui forum khusus, menurut dia, melanggar hukum. Polisi menghormati asas semua orang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum dan asas praduga tidak bersalah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Nasional
Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com