Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Demokrat: Wajar SBY Minta Jokowi Tak Cari Kesalahan Orang

Kompas.com - 29/08/2015, 18:55 WIB
Ihsanuddin

Penulis

CIANJUR, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Marwan Cik Asan meminta agar saran Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terhadap pemerintahan Presiden Jokowi harus disikapi dengan positif. Menurut dia, apa yang disampaikan SBY terkait dengan kondisi ekonomi saat ini, adalah demi kebaikan bangsa Indonesia.

"Wajar bilamana Pak SBY meminta kepada pemerintahan Jokowi untuk berkerja dan tidak mencari kesalahan orang," kata Marwan di sela-sela rapat pleno DPP Partai Demokrat di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (29/8/2015).

Marwan mengatakan, melambatnya pertumbuhan ekonomi saat ini begitu krusial dan terasa. Pada triwulan satu pemerintahan Jokowi-JK, pertumbuhan hanya mencapai 4,7 persen. Lalu di triwulan kedua, pertumbuhan menurun ke angka 4,67 persen.

"Bahkan BI dalam realese terbarunya menyatakan sampai akhir 2015 ekonomi hanya tumbuh 4.89 persen dari target APBN-P 2015 yaitu 5.7 persen," ucap Wakil Ketua Komisi XI DPR ini.

Marwan pun membandingkan pertumbuhan ekonomi saat ini dengan pertumbuhan ekonomi di era SBY yang menurut dia tumbuh secara memuaskan. "Pertumbuhan ini menjadi penting karena akan berpengaruh langsung pada kemiskinan dan pengganguran. Dan bukan tidak mungkin pertumbuhan ini akan lebih rendah dari prediksi BI jika pemerintah tidak bertindak cepat dan tepat," katanya.

Dia meyakini Jokowi masih mempunyai waktu untuk mengambil tindakan dan kebijakan yang efektif. Disisi lain, selaku kader, dia siap menjalankan intruksi yang disampaikan mantan Presiden ke-6 tersebut.

"Sesuai arahan ketua umum pada rapat pleno DPP PD tadi malam maka segenap jajaran partai demokrat pusat dan daerah wajib hukumnya memberikan dukungan dan masukan konstruktif bagi pemerintah," katanya.

Di sisi lain, dia juga meminta pemerintah Jokowi menjalankan sejumlah saran SBY seperti peningkatan konsumsi rumah tangga, mendorong investasi, mendorong ekspor dan mempercepat pembelajaan APBN secara efektif.

Saat memberikan pengarahan dalam rapat pleno pengurus pusat Partai Demokrat, di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Jumat (28/7/2015) malam, SBY meminta pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berhenti menyalahkan berbagai pihak dalam menghadapi pelemahan ekonomi yang sedang terjadi saat ini.

"Stop blaming others (berhenti salahkan pihak lain)," kata SBY.

SBY pun membandingkan kondisi saat ini dengan masa awal kepemimpinannya dulu. Saat itu,kata dia, pemerintahannya juga menghadapi tantangan ekonomi yang sangat sulit. "Tapi kami tidak suka menyalahkan yang lain," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terima Aduan Keluarga Vina, Komnas HAM Upayakan 'Trauma Healing' dan Restitusi

Terima Aduan Keluarga Vina, Komnas HAM Upayakan "Trauma Healing" dan Restitusi

Nasional
SYL Beri Kado Kalung Emas Buat Penyanyi Dangdut Nayunda Nabila

SYL Beri Kado Kalung Emas Buat Penyanyi Dangdut Nayunda Nabila

Nasional
Febri Diansyah Jadi Saksi di Sidang SYL Senin Pekan Depan

Febri Diansyah Jadi Saksi di Sidang SYL Senin Pekan Depan

Nasional
SYL Pesan 'Wine' saat Makan Siang, Dibayar Pakai Uang Kementan

SYL Pesan "Wine" saat Makan Siang, Dibayar Pakai Uang Kementan

Nasional
Kementan Kerap Tanggung Biaya Makan Bersama SYL dan Eselon I

Kementan Kerap Tanggung Biaya Makan Bersama SYL dan Eselon I

Nasional
Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Nasional
Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

Nasional
Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

Nasional
Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Nasional
Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

Nasional
Pegawai Setjen DPR Antusias Donor Darah, 250 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan

Pegawai Setjen DPR Antusias Donor Darah, 250 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan

Nasional
Kasus Timah, Kejagung Tahan Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM

Kasus Timah, Kejagung Tahan Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM

Nasional
Soal Putusan Sela Gazalba, Kejagung: Perkara Belum Inkrah, Lihat Perkembangannya

Soal Putusan Sela Gazalba, Kejagung: Perkara Belum Inkrah, Lihat Perkembangannya

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, 24 WNI Diamankan Polisi Arab Saudi

Berhaji Tanpa Visa Haji, 24 WNI Diamankan Polisi Arab Saudi

Nasional
Enggan Beberkan Motif Anggota Densus Kuntit Jampidsus, Kejagung: Intinya Itu Terjadi

Enggan Beberkan Motif Anggota Densus Kuntit Jampidsus, Kejagung: Intinya Itu Terjadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com