Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR: Bantuan Langsung Tunai Diperlukan Saat Ini

Kompas.com - 29/08/2015, 13:56 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Badan Anggaran DPR RI, Eka Sastra, mengatakan, salah satu solusi yang dapat dilakukan pemerintah untuk menaikkan daya beli masyarakat adalah dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT). Pasalnya, bantuan tersebut dapat segera digunakan untuk menaikkan daya beli masyarakat yang menurun akibat kondisi perekonomian nasional yang sedang melemah.

"Belanja pemerintah harus bisa menaikkan daya beli masyarakat. Pemerintah saat ini harus menyiapkan skema cash transfer," ujar Eka dalam diskusi Smart FM dan Populi Center di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2015).

Menurut Eka, secara teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi disusun berdasarkan jumlah konsumsi masyarakat, jumlah investasi swasta, belanja rumah tangga pemerintah, dan ekspor-impor. Namun, inflasi yang tinggi seperti saat ini berdampak pada menurunnya tingkat daya beli masyarakat.

Eka mengatakan, menurunnya daya beli masyarakat dalam kondisi pelemahan ekonomi seharusnya dapat diatasi melalui manajemen anggaran yang baik. Menurut dia, terdapat kelemahan pemerintah dalam mengelola anggaran saat ini.

Eka mencontohkan, pemerintah cenderung menggunakan anggaran untuk proyek pembangunan infrastruktur yang memakan waktu lebih lama, atau bertahun-tahun. Padahal, ada kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsi yang harus terpenuhi dalam waktu dekat. (Baca: SBY Ingatkan Pemerintah Berikan BLT untuk Dorong Daya Beli Masyarakat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com