Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dulu Minta Akil Mochtar Dihukum Mati, Kini Jimly Ralat Ucapannya

Kompas.com - 25/08/2015, 15:04 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Di hadapan panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jimly Asshidiqie meralat ucapannya soal hukuman mati bagi koruptor. Jimly mengaku ucapannya ketika itu hanya ungkapan emosi sesaat setelah mantan Ketua MK Akil Mochtar ditangkap KPK.

"Jadi kalau kita mengikuti emosi, saya setuju. Pas Akil begitu, bahkan saya memang bilang hukum mati saja. Tapi untuk membangun public policy, kita harus berpikir agak jauh," ujar Jimly dalam tes wawancara terbuka di Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Saat itu, Jimly ditanya oleh anggota Pansel KPK Harkristuti Harkrisnowo soal pantaskah seorang koruptor dihukum mati. Tuti, sapaan perempuan guru besar hukum itu, menyinggung pula soal pernyataan Jimly bahwa Akil layak dihukum mati. (baca: Jimly: Akil Mochtar Pantas Dihukum Mati)

Menurut Jimly, sebagai sebuah kebijakan, hukuman mati memang harus dikaji secara matang. Terlebih lagi, Pancasila mencantumkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

"Maka kalau pertanyaannya untuk koruptor perlu hukum mati, saya rasa sebaiknya tidak," kata Jimly.

Dia berpendapat, saat ini yang sebaiknya dilakukan adalah perampasan harta. Metodologi hukuman yang lebih mengarah penyitaan harta dan kekayaan dianggapnya lebih tepat.

"Pada dasarnya kini sudah mulai beralih perspektifnya dari orang ke harta dalam TPPU (tindak pidana pencucian uang) karena memang yang dirugikan adalah keuangan negara. Maka sanksinya pun harus dialihkan ke sana," ucap dia.

Jimly merupakan satu di antara tujuh capim KPK yang menjalani tes wawancara terbuka bersama sembilan orang anggota Pansel hari ini. Proses wawancara terbuka dilakukan pada 24-26 Agustus dengan total peserta yang dites mencapai 19 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com