Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rizal Ramli Ogah Tanggapi Kritikan Wantimpres

Kompas.com - 18/08/2015, 16:04 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli enggan mempermasalahkan kritik yang disampaikan oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Suharso Monoarfa terhadap dirinya. Rizal mengaku tidak mengerti mengapa Suharso mengkritiknya.

"Itu tanya sajalah itu, tanya sendiri. Gitu saja ribet," kata Rizal di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Rizal menegaskan, dia kini hanya ingin bekerja sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Ia bertekad membenahi hal-hal yang menurut dia layak untuk dibenahi dalam cakupan tugas dan kewenangannya.

"Apa pun, yang perlu diperbaiki kita perbaiki. Enggak ada masalah, gitu saja ribet. Yang penting kan tujuannya. Kita lakukan sesuatu untuk arah yang lebih baik," ujarnya.

Gaya komunikasi Rizal dikritik oleh anggota Wantimpres Suharso Monoarfa. Menurut Suharso, Rizal keliru karena mengkritik kebijakan pemerintah secara terbuka di hadapan media.

"Presiden pasti sudah menegur mereka. Yang saya tahu, Presiden mengatakan bahwa mereka-mereka itu, kalau mau bicara, bicarakan di dalam. Saya juga setuju dengan Presiden dan saya kira itu tidak benar," ujar Suharso, Senin (17/8/2015).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini pun heran dengan sikap Rizal yang mengaku akan tetap kritis meski sudah masuk dalam pemerintahan. (Baca: Wantimpres Sebut Presiden Sudah Tegur Rizal Ramli)

"Mau kritis terhadap siapa? Kalau mau kritis terhadap subordinatnya, boleh saja. Akan tetapi, kalau dia kritis terhadap pemerintah, wong dia ada di dalam pemerintah," kata Suharso.

Anggota Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki mengatakan, Presiden sudah menegur Rizal Ramli. Jokowi menegur Rizal melalui sambungan telepon dan meminta ekonom itu untuk tidak mengumbar kritik di hadapan publik. (Baca: Istana: Koreksi Menteri soal Kebijakan Bukan untuk Diumbar ke Publik)

"Presiden juga sudah menegur, menelepon Pak Rizal Ramli, waktu itu mempermasalahkan soal pengadaan soal pesawat. Itu kan baru LoI (letter of intent), penandatangannya terlalu jauh dan pihak Garuda sudah menjelaskan itu," kata Teten.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com