Formappi: Hanya Hasilkan 2 UU dalam Prolegnas 2015, DPR Melempem

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Forum Masyarakat Pemantau Parlemen (Formappi) Tomy Legowo menilai, DPR RI tidak maksimal melakukan fungsi legislasi untuk membuat undang-undang. Sejak masa sidang II, DPR hanya mampu merampungan dua UU, yakni UU Pilkada dan UU tentang Pemda.

"Legislasi DPR melempem. Sejak prolegnas prioritas 2015, DPR hasilkan dua UU. Itu pun dari Perppu (peraturan pemerintah pengganti UU)," ujar Tomy dalam diskusi di Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Padahal, dalam Prolegnas 2015, ada 37 rancangan UU yang ditargetkan selama tahun ini. Alih-alih mengerahkan energi untuk memenuhi target, DPR malah menambah empat RUU baru. (baca: Formappi: Kinerja DPR Tak Maju secara Kuantitas ataupun Kualitas)

Pertama, RUU tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK serta RUU tentang perubahan atas UU Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan tumbuhan.

Kedua RUU tersebut menggeser dua RUU prioritas awal, yakni tentang perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah serta RUU tentang Kedaulatan Pangan. DPR juga menambah dua RUU baru lainnya dalam prolegnas, yaitu RUU tentang bea materai dan RUU tentang Kebudayaan.

"Tidak terlihat DPR menggerakkan daya untuk meningkatkan kualitas dan kinerja legislasi. Kalau setahun masa sidang, ancar-ancar waktu DPR untuk selesaikan 39 prioritas maka sudah habis waktunya," kata Tomy.

Tomy mengaku pesimistis DPR dapat menyelesaikan sisa utang RUU di Prolegnas 2015 dalam kurun waktu empat bulan. Dengan demikian, ia memastikan akan terjadi penumpukan RUU prioritas pada tahun berikutnya.

"Kalau tahun lalu banyak utang DPR, maka prioritasnya akan menumpuk di tahun berikutnya. Ini akan menambah pekerjaan DPR untuk masa sidang yang akan datang," kata Tomy.

Tomy menilai, penambahan RUU prioritas dalam Prolegnas 2015 mencerminkan kacaunya manajemen perencanaan DPR. RUU yang masuk Prolegnas belum selesai digarap, tetapi sudah menambah RUU lainnya.

"Lalu apa alasan yang begitu mendesak bagi DPR untuk menambah jumlah RUU prioritas? Ini bisa saja didorong oleh kepentingan lain di luar tujuan utama legislasi," kata Tomy.