Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Pidato Jokowi Sebatas Retorika, Anggap Enteng, Sajikan Impian Kosong

Kompas.com - 14/08/2015, 12:04 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR/DPR/DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015). Fadli menilai pidato yang disampaikan Jokowi tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi di Indonesia saat ini.

"Pidatonya masih sebatas retorika," kata Fadli Zon seusai sidang.

Fadli mengatakan, dalam dua pidatonya mengenai kinerja lembaga-lembaga negara dan mengenai hari kemerdekaan RI, Jokowi banyak bicara soal persatuan. Namun, pada kenyataannya, kata dia, Jokowi sudah gagal menjaga persatuan.

Fadli mengaitkan hal ini dengan kisruh dualisme kepengurusan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan. (Baca: Jokowi Minta Lembaga Negara Jaga Soliditas)

"Kalau mau persatuan diselesaikan dong, jangan dipecah belah. Jangan yang diomongkan dan dilaksanakan berbeda," kata politisi Partai Gerindra itu.

Fadli melihat, selama ini tak ada upaya dari Jokowi untuk mempersatukan Partai Golkar dan PPP. Dia justru melihat awal mula perpecahan kedua parpol ini disebabkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang mengakui salah satu dari dua kubu kepengurusan. (Baca: Jokowi Sadar Kebijakan yang Diambilnya Seakan Tak Berpihak ke Rakyat)

"Jokowi berkali-kali menekankan persatuan, tapi praktiknya tak tercermin," ucapnya.

Fadli juga mengkritik pidato Jokowi yang seolah-olah masih menunjukkan optimisme mengenai kondisi ekonomi di Indonesia. Fadli menilai Jokowi tak berbicara jujur. Menurut dia, kondisi ekonomi saat ini sudah masuk ke dalam tahap awal krisis. (Baca: Jokowi Ingatkan Media agar Tidak Hanya Mengejar "Rating")

"Kok bisa-bisanya masih menganggap enteng. Masih optimistis pertumbuhan 7 persen. Kita disajikan impian kosong. Padahal, lebih baik Jokowi berkata-kata pahit, tapi itu menolong rakyat," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com