Jokowi Minta Lembaga Negara Jaga Soliditas

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menyampaikan laporan singkat tentang kinerja lembaga negara di sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jumat (14/8/2015). Dalam pidatonya itu, dia meminta agar semua lembaga negara bisa menjaga soliditas.

"Melalui forum ini, terbuka ruang bagi saya untuk mengajak lembaga-lembaga negara membangun kekompakan demi memperkuat sistem pemerintahan presidensial," ujar Jokowi.

Dia menyadari bahwa setiap lembaga negara mempunyai peran sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Namun, kekompakan lembaga-lembaga negara sangat diperlukan dalam perjuangan untuk mewujudkan janji kemerdekaan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Jokowi mengajak agar seluruh rakyat Indonesia paham bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang "berperang". Namun, bukan perang fisik layaknya perjuangan merebut kemerdekaan.

"Tetapi, perang untuk memenangi perdamaian, memenangi kesejahteraan, dan memenangi kehidupan rakyat yang bahagia," ucap dia.

Kemenangan dalam perang itu, kata Jokowi, hanya bisa terwujud jika semua elemen bersatu dan tidak terjebak pada ego masing-masing. Lebih lanjut, Jokowi mengajak pula untuk memperkuat kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan.

"Trisakti harus menjadi strategi utama dalam membendung upaya-upaya bangsa lain untuk merongrong kedaulatan, kesejahteraan, dan karakter bangsa Indonesia," kata Jokowi.

Pujian Jokowi

Dalam paparannya, Jokowi juga menyebutkan satu per satu kinerja semua lembaga negara, mulai dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dia memuji capaian yang telah dilakukan lembaga-lembaga itu.

MPR dipuji Jokowi karena telah berhasil melaksanakan acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2014 pada saat banyak yang meragukan pelaksanaan pelantikan itu bisa berlangsung. Adapun DPR telah melakukan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran yang baik.

"Pelaksanaan fungsi legislasi DPR dilakukan selaras dengan arah pembangunan hukum nasional dan berkorelasi positif dengan rencana kebijakan pembangunan politik hukum nasional. Pelaksanaan fungsi anggaran DPR dilakukan dengan senantiasa memperhatikan sistem ekonomi nasional, yaitu sistem ekonomi yang berdikari," kata dia.

Jokowi menyebutkan, DPD telah berhasil menyalurkan aspirasi daerah melalui kelahiran produk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. DPD juga tengah menginisasi RUU Wawasan Nusantara.

Kepala Negara juga memuji kinerja pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah meningkatkan kualitas dan akuntabilitas keuangan negara. MA juga sudah melaksanakan misinya dalam menjaga kemandirian badan peradilan dan meningkatkan kredibilitas serta transparansi badan peradilan.

"Mahkamah Agung telah melakukan terobosan dalam penanganan perkara dengan membuat standar waktu yang jauh lebih cepat untuk sebuah perkara dikirim kembali ke pengadilan pengaju dan implementasi sistem kamar untuk memastikan konsistensi putusan," kata dia.

Jokowi pun memuji MK yang telah menuntaskan tugas konstitusionalnya untuk mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilu anggota lembaga perwakilan dengan berkualitas dan tepat waktu. Dia berharap MK juga bisa mengawal pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun ini.

Pujian Jokowi untuk Komisi Yudisial disampaikan terkait dengan tugas KY yang telah menjalankan program menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim dengan cara meningkatkan kapasitas hakim melalui berbagai pelatihan dengan penekanan pada kode etik pedoman perilaku hakim, pemantauan, edukasi publik tentang peran dan kewenangan hakim, advokasi, dan mengupayakan pemenuhan kesejahteraan hakim.