Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhammadiyah Buka Opsi Dirikan Partai Politik

Kompas.com - 04/08/2015, 00:31 WIB
Dani Prabowo

Penulis


MAKASSAR, KOMPAS.com
 — Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, Muhammadiyah membuka opsi mendirikan partai politik baru di Tanah Air. Opsi tersebut merupakan satu dari tiga opsi peran Muhammadiyah dalam kancah politik nasional.

Pada opsi pertama, ia menjelaskan, Muhammadiyah tetap pada jati dirinya sebagai gerakan dakwah pencerahan yang berorientasi kultural. Meski nantinya menjalankan aktivitas politik, orientasi yang akan dibangun berbasis politik moral atau politik amar makruf nahi mungkar.

"Dalam hal ini, Muhammadiyah tidak terpengaruh sama sekali terhadap politik kekuasaan, dan hubungan dengan parpol dilakukan melalui pendekatan menjaga kedekatan yang sama dengan semua parpol," kata Din saat Sidang Pleno I Muktamar Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Makassar, Senin (3/8/2015).

Ia menambahkan, dalam pileg ataupun pilpres, Muhammadiyah akan bersikap netral. Namun, Muhammadiyah tetap berpihak pada nilai-nilai kebenaran, tanpa harus takut terpinggirkan.

Opsi kedua, kata dia, Muhammadiyah mendirikan parpol baru sebagai sebuah amal usaha. Jika tidak, Muhammadiyah mengembangkan sebuah "hubungan khusus" dengan parpol tertentu sebagai parpol utama.

"Bedanya dengan yang pertama, persyarikatan menentukan kepemimpinan dan kebijakan partai. Adapun yang kedua, partai memiliki independensi, dan hubungan dengan Muhammadiyah bersifat aspiratif," ujarnya.

Sementara itu, opsi ketiga, Muhammadiyah tetap pada jati dirinya sebagai gerakan dakwah pencerahan yang berorientasi kultural. Namun, saat pileg ataupun pilpres, Muhammadiyah akan mendukung calon yang dinilai dapat memperjuangkan kepentingan Muhammadiyah.

"Tentunya dengan syarat mereka mempunyai sifat amanah, memiliki kecakapan, integritas moral, dan kapasitas intelektual, serta loyal dan peduli pada organisasi Muhammadiyah," ujarnya.

Ia menambahkan, pada opsi ketiga ini, Muhammadiyah akan bersikap rasional dan ad hoc. Hal ini tergantung pada individu atau parpol yang akan dipilih kelak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com