Calon Anggota KY Kaget Ada Laporan soal Uang Rp 350 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com — Panitia seleksi calon anggota Komisi Yudisial (KY) mendalami setiap hasil penulisan makalah hingga latar belakang setiap kandidat dalam wawancara terbuka yang dilakukan hari ini, Senin (3/8/2015). Salah satu temuan Pansel KY adalah mengenai adanya laporan terkait persoalan keuangan Rp 350 juta yang membelit Sudjito, salah satu kandidat, pada saat memimpin Pusat Studi Pancasila di Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Kami mendapat laporan bahwa Anda ada masalah terkait pertanggungjawaban keuangan sebesar Rp 350 juta," kata Ketua Pansel KPK Harkristuti Harkrisnowo dalam wawancara terbuka, Rabu siang.

"Sama sekali tidak benar," Sudjito memberikan jawaban.

Guru Besar Fakultas Hukum UGM itu menjelaskan bahwa Pusat Studi Pancasila UGM memang tidak pernah dibiayai oleh universitas. Maka dari itu, dia merasa tidak ada yang perlu dipertanggungjawabkan dari keuangan lembaga itu.

"Selama saya pegang, ada modal Rp 380 juta. Semua ada pertanggungjawaban. Kalau itu ada (laporan), bagi saya mengejutkan. Saya berani mempertanggungjawabkan sampai di mana pun," kata Sudjito.

"Kami kaget juga karena lembaga itulah yang melapor ke kami," ujar Harkristuti.

Sudjito menduga bahwa laporan itu dibuat karena dia memutuskan tidak memberikan sepeser pun uang kepada pihak universitas. Dia pun menegaskan bahwa dirinya tak pernah memegang uang yang dikelola oleh lembaga yang dipimpinnya.

Setelah diklarifikasi soal laporan masyarakat itu, Sudjito juga banyak ditanya soal hubungan KY dan MA. Pada saat sesi wawancara berakhir, Sudjito meminta tambahan waktu kepada para panelis yang terdiri dari tujuh orang anggota Pansel KY.

"Saya mohon waktu sebentar. Saya ingin klarifikasi lagi bahwa soal laporan keuangan itu, saya terkejut sampai ada. Saya siap diperiksa kapan pun dan di mana pun, termasuk staf-staf saya," ujar dia.

Pansel KY selain menyeleksi kompetensi juga menelusuri jejak rekam masing-masing anggota. Semua temuan itu kemudian diklarifikasikan kepada kandidat yang bersangkutan.

Selain persoalan kompetensi, jawaban serta hasil temuan jejak rekam itu nantinya akan menjadi penilaian Pansel KPK untuk memilih tujuh anggota KY yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.