Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adriansyah Mengaku Minta Uang ke Bos MMS untuk Kongres PDI-P

Kompas.com - 30/07/2015, 16:47 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Bupati Tanah Laut, Adriansyah, mengaku meminta bantuan kepada Manajer Marketing PT Mitra Maju Sukses Andrew Hidayat, untuk menambah biaya kongres PDI Perjuangan di Bali, 9 April 2015 lalu.

Anggota DPR RI Fraksi PDI-P ini mengaku meminta uang sebesar 44.000 dollar Singapura dan Rp 57,36 juta kepada Andrew.

"Benar, Pak Hakim," ujar Adriansyah saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (30/7/2015).

Adriansyah mengatakan, perannya dalam kongres PDI-P adalah peninjau. Ia meminta bantuan uang kepada Andrew untuk menambah biaya operasional kongres sejak sebulan sebelum pelaksanaan.

Menurut Adriansyah, banyak kader PDI-P yang meminta difasilitasi untuk datang ke kongres di Bali.

"Kader lebih dari 100 orang dari kabupaten, kecamatan, dan desa. Biasa, kegiatan lima tahun sekali, banyak kader yang ikut," kata Adriansyah.

Adriansyah sempat meminta uang tersebut ditukarkan ke mata uang rupiah karena ingin segera digunakan. Namun, kata Adriansyah, uang itu belum sempat dibagikan kepada para kader karena adanya penangkapan oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Adriansyah membantah bahwa uang tersebut akan digunakan untuk membiayai pencalonannya sebagai gubernur.

"Tidak sepenuhnya benar karena saat kongres malamnya diumumkan bahwa calon gubernurnya bukan Adriansyah," kata dia.

Dalam sidang sebelumnya, pengacara Andrew, Bambang Hartono, menyatakan, transaksi terakhir antara Andrew dan Adriansyah dilakukan untuk membantu biaya kongres PDI Perjuangan di Bali.

"Itu belum disampaikan ke panitia kongres, lalu sudah tertangkap petugas KPK," kata Bambang.

Bambang mengatakan, uang terkait kongres itu atas permintaan pribadi Adriansyah, bukan atas nama PDI-P. Selama ini, dia melanjutkan, Andrew Hidayat (AH) kerap memberi Adriansyah uang layaknya bantuan kepada teman.

"Dia teman sudah lama, dan kebetulan juga dia (Andrew) punya usaha di Tanah Laut. Sesuai dengan pengakuan kedua belah pihak, Pak AH dan Pak Adriansyah, bahwa dia hanya sebagai teman," ujar Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com