Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Minta Brimob Dilatih TNI agar Mampu Tangkap Teroris di Hutan

Kompas.com - 27/07/2015, 21:15 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mengatakan bahwa permintaannya pada TNI Angkatan Darat melatih personel Korps Brigade Mobil (Brimob) ikut pendidikan dan pelatihan (Diklat) Raider dimaksudkan untuk menambah kemampuan dalam rangka menangkap teroris yang bersembunyi di hutan. Menurut Badrodin, Brimob perlu dilatih oleh TNI AD untuk peningkatan kemampuan bertahan hidup di hutan.

Badrodin menjelaskan, Polri mengalami kendala saat akan menangkap teroris kelompok Santoso yang bersembunyi di dalam hutan atau daerah pegunungan di Poso. Kemampuan anggota Brimob sangat terbatas saat berada di medan yang sulit seperti di hutan tersebut.

"Dalam penegakan hukum, pengejaran terhadap Santoso yang ada di gunung-gunung dan hutan kita perlu peningkatan tertentu," kata Badrodin, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/7/2015).

Ia melanjutkan, pelatihan dari TNI AD akan dikhususkan pada pelatihan bertahan hidup di dalam hutan. Badrodin mengakui bahwa Brimob tidak memiliki kemampuan bertahan hidup di dalam hutan seperti anggota TNI.

"Kan enggak bisa anggota Brimob bertahan di hutan. Densus tidak diperuntukkan di hutan, bagaimana bisa survival. Mereka (Brimob) sehari dua hari turun, kapan kita ngejarnya," ucap Badrodin. 

Badrodin menambahkan, peningkatan kemampuan Brimob ini diperlukan karena teroris kerap menjadikan hutan sebagai lokasi untuk bersembunyi. Ia mengaku telah menyampaikan permintaan ini pada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Rencananya, Badrodin akan menerjunkan dua kompi personel Brimob untuk mengikuti latihan bersama TNI AD tersebut. Waktu pelatihannya diharapkan dapat terlaksana pada tahun ini sesuai dengan ketersediaan anggaran.

"Dari pembicaraan awal (Panglima TNI) sudah bersedia. Karena mengejar (teroris) itu tidak cukup baru satu minggu turun, padahal itu pengejaran bisa berpuluh-puluh hari," ucapnya.

TNI menolak permintaan Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti untuk memberikan pelatihan Raider kepada seluruh personel Brimob Polri. (Baca: Tak Ingin Polisi Dimiliterkan, TNI Tolak Pelatihan Raider untuk Brimob)

"Rasanya tak mungkin. Secara lisan, itu sudah disampaikan oleh Danjen Kopassus," ujar Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Fuad Basya saat dihubungi Kompas.com pada Senin (27/7/2015).

Selama ini Diklat Raider berlangsung di Pusat Pendidikan Pelatihan Komando Pasukan Khusus (Pusdiklat Kopassus) TNI AD di kawasan Batujajar, Bandung, Jawa Barat.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengirim surat kepada Panglima TNI dengan tembusan KSAD, Irwasum Polri dan jajaran petinggi Polri bernomor B/3303/VII/2015 tertanggal 15 Juli 2015 perihal permohonan mengikutsertakan personel Korps Brimob Polri dalam Diklat Raider TNI AD. Dalam surat itu, Kapolri meminta agar program latihan dan pendidikan raider dilakukan tahun anggaran 2015 dan 2016.

Wakil Kepala Korps Brimob Polri dan Komandan Jenderal Kopassus pada 8 Juli 2015 di Markas Komando Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur, membahas proses penjajakan kerja sama tersebut.

TNI menolak permintaan Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti untuk memberikan pelatihan Raider kepada seluruh personel Brimob Polri.

"Rasanya tak mungkin. Secara lisan, itu sudah disampaikan oleh Danjen Kopassus," ujar Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Fuad Basya saat dihubungi Kompas.com pada Senin (27/7/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com