Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Yuddy: Pegawai Masih Cuti, Jangan Kaget Kantor Pemerintahan Kosong

Kompas.com - 22/07/2015, 18:09 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengatakan, dari hasil inspeksi mendadak yang dilakukannya pada hari ini, Rabu (22/7/2015), sejumlah kantor pemerintahan terlihat kosong meski libur Lebaran telah berakhir. Namun, kata dia, kosongnya kantor itu bukan karena para pegawainya membolos, melainkan banyak yang mengajukan cuti.

Yuddy mencontohkan, salah satu kantor pemerintahan yang kosong adalah Lembaga Administrasi Negara. Saat sidak ke kantor itu, 50 persen pegawainya masih cuti,

"Jadi jangan kaget kalau ke kantor-kantor kosong, bukan bolos, bisa jadi mereka cuti. Cuti itu hak pegawai yang penting cuti pegawai jangan sampai ganggu pelayanan publik," ujar Yuddy, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/7/2015).

Meski masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang belum beraktivitas normal, menurut Yuddy, hingga kini belum ada laporan pelayanan publik yang terganggu. Bagi pegawai yang ketahuan bolos, mereka akan mendapatkan sanksi ringan hingga sedang.

"Kalau bolosnya mengganggu pelayanan publik bisa jadi sangat serius, bisa berat. Tapi kalau bolosnya karena memang masalah transportasi, masalah emergency bisa dimaklumi tetapi tetap dicatatkan tetap berimbas pada kenaikan pangkatnya," kata Yuddy.

Pada hari ini, seluruh PNS wajib masuk kerja seperti biasa karena masa cuti bersama selama tujuh hari untuk merayakan Lebaran sudah habis. Yuddy melakukan inspeksi mendadak mulai dari kantornya, Balai Kota DKI Jakarta, hingga Lembaga Administrasi Negara.

Dia menyebutkan, di Kementerian PAN, sebanyak 32,4 persen pegawai masih cuti, sementara Pemprov DKI Jakarta hanya 5 persen pegawai yang cuti untuk bidang pelayanan publik. Yuddy menganggap Pemprov DKI Jakarta bisa menjadi barometer skala nasional. Dia berharap agar pemerintah daerah lainnya mencontoh Pemprov DKI Jakarta.

"Kami meminta sekretaris Menteri PAN dan juga deputi reformasi birokrasi pengawasan untuk melakukan komunikasi dengan para gubernur seluruh Indonesia memastikan aktivitas masing-masing gubernur dan mengecek pegawai-pegawainya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Nasional
Soal Revisi UU MK, Disebut 'Jurus Mabuk' Politisi Menabrak Konstitusi

Soal Revisi UU MK, Disebut "Jurus Mabuk" Politisi Menabrak Konstitusi

Nasional
SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

Nasional
Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Nasional
SYL ke Anak Buah di Kementan: Yang Tidak Sejalan Silakan Mundur

SYL ke Anak Buah di Kementan: Yang Tidak Sejalan Silakan Mundur

Nasional
Anggota DPR Usul 'Money Politics' Dilegalkan, KPK: Pejabat Nanti Cari 'Balik Modal'

Anggota DPR Usul "Money Politics" Dilegalkan, KPK: Pejabat Nanti Cari "Balik Modal"

Nasional
Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Perkuat Komitmen NZE, PHE Teken Kerja Sama Carbon Capture dengan ExxonMobil

Perkuat Komitmen NZE, PHE Teken Kerja Sama Carbon Capture dengan ExxonMobil

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Kecewa Sirekap KPU Cuma Bikin Bingung Rakyat

Pimpinan Komisi II DPR Kecewa Sirekap KPU Cuma Bikin Bingung Rakyat

Nasional
Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta Atau Jabar? Ini Jawaban Ketum Golkar

Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta Atau Jabar? Ini Jawaban Ketum Golkar

Nasional
Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

Nasional
Soal Duet Dico-Raffi di Pilkada Jateng, Airlangga: Kalau Survei Bagus, Bakalan Terus

Soal Duet Dico-Raffi di Pilkada Jateng, Airlangga: Kalau Survei Bagus, Bakalan Terus

Nasional
Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Nasional
Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Nasional
Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com