Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada di Tanah Milik GIDI, Lokasi Pembangunan Masjid di Tolikara Akan Dipindah

Kompas.com - 22/07/2015, 17:24 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Umat untuk Tolikara Papua (Komat Tolikara) bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Kantor Panglima TNI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2015). Dalam pertemuan itu, kedua pihak juga membahas mengenai relokasi masjid yang akan dibangun.

"Untuk masjid, tanah itu yang sekarang digunakan adalah tanah milik Gereja Injil di Indonesia (GIDI). Makanya, lokasi akan ditentukan dulu, agar ada jaminan keberlangsungan dan keamanan," ujar juru bicara Komat Tolikara, Mustofa B Nahrawardaya, usai pertemuan.

Menurut Mustofa, relokasi tanah untuk tempat pembangunan masjid perlu menjadi pertimbangan agar insiden pembakaran seperti sebelumnya tidak terulang. Menurut dia, sebelum membangun secara fisik, pihak TNI akan membantu memastikan seluruh prosedur administrasi dan aspek legalitas telah terpenuhi.

Mustofa sendiri melihat bahwa pemerintah telah mengambil langkah awal mengenai kepastian pembangunan masjid. Hal itu ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, saat melakukan kunjungan ke Tolikara, Papua.

Sementara itu, terkait kios-kios yang juga terbakar dalam insiden di Tolikara, menurut Mustofa, Panglima TNI telah menjamin bahwa pembangunan tidak akan memakan waktu lebih dari 30 hari. Panglima juga berjanji akan membantu memulihkan situasi yang kondusif di Kabupaten Tolikara.

"Soal bangunan atau kios, yang dimiliki warga non-Muslim juga ada yang terbakar. Nanti semuanya akan sama-sama dibangun, tak kurang dari 30 hari," kata Mustofa.

Komite Umat untuk Tolikara ini dibentuk setelah terjadi pertemuan besar para tokoh nasional di antaranya Arifin Ilham, Yusuf Mansur, Hidayat Nurwahid, Didin Hafidhudin, Bahtiar Nasir, Aries Mufti, Muhammad Zaitun Rasmin dan lain sebagainya.

Pada pertemuan itu, para tokoh sepakat menunjuk Bahtiar Nasir sebagai ketua harian komite, Muhammadi Zaitun Rasmin (wakil ketua), Didin Hafidhudin (ketua dewan syura), Arifin Ilham, Yusuf Mansur, Hidayat Nurwahid, Bahtiar Nasir, Aries Mufti dan Bobby Herwibowo menjadi (anggota dewan syura).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden Lah, Ketumnya Kan Saya

Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden Lah, Ketumnya Kan Saya

Nasional
Menkominfo Masih Bisa Bilang Alhamdulillah usai PDN Diretas, Ini Sebabnya

Menkominfo Masih Bisa Bilang Alhamdulillah usai PDN Diretas, Ini Sebabnya

Nasional
Peretasan PDN Bukti Keamanan Data RI Lemah, Kultur Mesti Diubah

Peretasan PDN Bukti Keamanan Data RI Lemah, Kultur Mesti Diubah

Nasional
Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

Nasional
Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

Nasional
PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

[POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Nasional
Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Nasional
PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Nasional
TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

Nasional
Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Nasional
Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Nasional
Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Nasional
Data PDN Tidak 'Di-back Up', DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Data PDN Tidak "Di-back Up", DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com