Masyarakat Tolikara Tegaskan Tak Ada Konflik Agama

Dalam pantauan Kompas di Kecamatan Karubaga, Senin (20/7) siang, terlihat sejumlah personel Polri dan TNI masih berjaga di sekitar kios yang terbakar. Namun, masyarakat setempat dan warga pendatang sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Sekitar 50 keluarga yang kios dan tempat tinggalnya terbakar sementara tinggal di tenda darurat di halaman Markas Koramil 1702-11/Karubaga.

Sementara itu, warga setempat menggelar upacara bakar batu guna menutup rangkaian kegiatan seminar kepemudaan yang digelar oleh Gereja Injili di Indonesia (GIDI) di lapangan, beberapa ratus meter dari Markas Koramil. Warga pendatang juga terlihat di antara warga setempat.

"Kami mengimbau masyarakat di luar Tolikara untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang memancing emosi. Kami di sini sudah tinggal lama. Hubungan juga terjalin harmonis. Jangan ada balas dendam," kata Ali Mukhtar (39), imam Mushala Baitul Muttaqiem di Karubaga.

Menurut dia, konflik yang berlangsung saat komunitas Muslim menunaikan shalat Id pada Jumat lalu itu disebabkan miskomunikasi. Dia mengaku pihaknya tak menerima surat edaran dari GIDI yang telah direvisi: meminta pelaksanaan shalat agar dilakukan di mushala tanpa menggunakan pengeras suara. Oleh karena itu, ia tetap menggelar shalat Id di halaman masjid. Imbauan itu dikeluarkan pengurus GIDI karena mereka menggelar kegiatan kepemudaan tingkat nasional di lokasi yang berjarak sekitar 200 meter dari lokasi shalat Id.

Timotius Yanengga (30), tokoh pemuda di Karubaga, mengaku tak tahu mengapa warga yang sudah berhubungan baik selama ini bisa tiba-tiba menjadi berkonflik. Menurut dia, selama ini tidak pernah ada persoalan agama di antara masyarakat setempat dan warga pendatang.

Menurut Bupati Tolikara Usman G Wanimbo, konflik berawal dari kedatangan sejumlah pemuda yang hendak membubarkan shalat Id di lapangan karena merasa imbauan mereka tak diindahkan. Wanimbo mengatakan, tindakan pemuda itu tak bisa dibenarkan karena beribadah merupakan hak asasi manusia. Tak lama kemudian, massa bisa dipaksa mundur. Namun, saat petugas memberi tembakan peringatan, massa menjadi agresif.
Di antara tembakan itu, ada yang mengenai warga, hingga menyebabkan seorang remaja tewas. Setelah itu, warga membakar satu kios yang berjarak beberapa puluh meter dari mushala. Karena posisi kios dan mushala berdempetan, mushala yang terbuat dari papan itu juga ikut terbakar. Wanimbo mengatakan akan memediasi para pihak agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Selain itu, kios akan segera dibangun kembali, berikut mushala.

Kepala Polres Tolikara Ajun Komisaris Besar Soeroso mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan keterangan dari 19 saksi, baik dari masyarakat maupun anggota Polri. Namun, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam insiden tersebut.

Empat dirawat

Empat korban penembakan dalam insiden di Karubaga, ibu kota Kabupaten Tolikara, masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Wamena hingga Senin ini. Rata-rata para korban terkena tembakan di paha dan tangan.

Data yang dihimpun dari pihak keluarga, identitas para korban yang dirawat di RSUD Wamena adalah Emison Pagawak (13), Aleri wenda, Ailes (29), dan Ketenus Wenda (13).

Dari pantauan Kompas, Emison salah satu korban, kondisinya masih tampak lemas. Tangan kirinya yang terkena tembakan masih terbalut perban putih. Emison belum mau diwawancara karena masih syok.

Direktur RSUD Wamena Indrajaya, saat ditemui di ruang perawatan salah satu korban, menuturkan, kondisi para korban sudah membaik. "Saat ini, kami masih mengidentifikasi apakah masih ada peluru yang tertingal di tubuh para korban," kata Indrajaya.

Yulius Tabuni selaku penanggung jawab dari pemerintah daerah Tolikara mengatakan, dirinya telah berkomunikasi dengan pihak gereja dan Bupati Usman Wanimbo untuk membantu para korban selama menjalani perawatan di RSUD Wamena.

"Bupati Tolikara dan pihak gereja akan membiayai semua korban hingga sembuh. Mereka juga akan menyediakan sarana transportasi untuk memulangkan para korban," ujar Yulius.

Sesuai data dari Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua, surat itu pemicu terjadinya pembakaran 54 kios, Jumat pada pukul 07.52. Kebetulan sebuah mushala yang berada di tengah puluhan kios itu turut terbakar.

Diduga aksi dilakukan oleh ratusan warga dari pihak salah satu organisasi keagamaan lokal yang sedang melaksanakan seminar di samping lapangan Makoramil Karubaga. Selain melakukan pembakaran, para pelaku juga melempar batu ke arah 250 jemaah yang sedang menjalankan ibadah shalat Id.

Aparat pun sempat mengeluarkan tembakan peringatan. Namun, peringatan itu tak digubris massa. Akhirnya, mereka mengeluarkan tembakan dan mencederai 11 orang. Salah satunya meninggal dunia atas nama Lenis Wanimbo. Sementara 10 orang lain yang terkena tembakan masih menjalani perawatan di RSUD Wamena.
Mediasi Komnas HAM dan Kemenag

Setelah insiden yang disusul penembakan warga di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, pekan ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia turun ke lokasi untuk memahami masalah dan mencari substansi konflik di sana. Setelah itu dibentuk tim mediasi untuk melakukan resolusi konflik.

Demikian diungkapkan M Imdadun Rahmat, Komisioner Komnas HAM sekaligus Pelapor Khusus Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Senin di Jakarta. "Kasus ini tidak sekadar membutuhkan upaya penegakan hukum, tetapi juga upaya restorativejustice, yaitu mengembalikan keseimbangan hubungan antara penganut Muslim di Tolikara sebagai kaum minoritas dan penganut Kristen di sana sebagai mayoritas," katanya.

Menurut Imdad, pemda setempat perlu mencari mekanisme lokal untuk mendamaikan antarpihak yang bersengketa. Upaya ini dilakukan dengan mempertemukan para tokoh agama dan masyarakat agar eskalasi konflik tak meningkat.

Karena itulah, minggu ini Komnas HAM langsung ke lapangan untuk mendorong dan meyakinkan serta menemani aparat lokal mendamaikan warga. "Keberadaan Komnas HAM menjadi penting di sana. Kami ingin dipercaya kedua belah pihak untuk mencari penyelesaian," ujar Imdad.

Menyikapi kasus ini pula, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin langsung memerintahkan jajaran Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama bersama Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama untuk terjun ke Tolikara, Minggu malam. Menurut Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Oditha R Hutabarat, di Tolikara Kementerian Agama akan berkoordinasi dengan Muspida setempat, tokoh-tokoh agama dan adat, serta gereja untuk berdialog.

"Kami berharap dialog yang dibangun meredakan dan menenangkan kondisi di sana. Turut serta pula ke Tolikara jajaran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang akan mencari akar permasalahan apa di balik peristiwa kemarin," kata Oditha.

Bentuk FKUB

Di Papua, Persekutuan Gereja-gereja Papua yang dipimpin Uskup Jayapura Mgr Leo Laba Ladjar OFM bersama semua tokoh agama dari semua agama sama-sama menyatakan keprihatinan terhadap insiden Tolikara.

"Kami semua menyesalkan tindakan itu dan meminta supaya Pemerintah Kabupaten Tolikara membentuk forum kerukunan umat beragama sebagai mitra pemerintah dalam membangun hubungan yang rukun dan damai antarkomponen masyarakat," ucap Koordinator Jaringan Damai Papua Pater Neles Tebay.
Neles Tebay mengungkapkan, sesuai tradisi, masyarakat Papua diajarkan untuk selalu menghormati tempat keramat atau tempat suci, seperti gereja dan masjid. Sebab, tempat-tempat tersebut diyakini dihuni roh-roh suci sehingga tidak boleh diganggu.

"Mereka meyakini akan ada konsekuensi bagi pengganggu, apakah jatuh sakit, meninggal, atau kelaparan, dan sebagainya. Orang Papua memandang gereja dan masjid sebagai tempat sakral yang tidak boleh diganggu, apalagi dibakar," ujarnya.

Berdasarkan catatan Komnas HAM, di Papua kasus konflik keagamaan jarang sekali pecah dan meledak. Meski demikian, potensi ketegangan antarumat beragama di sana sudah terlihat sejak dua tahun terakhir.

Kerusuhan di Tolikara, menurut Imdad, terjadi saat kondisi perpolitikan di Papua sedang memanas. Dalam kondisi seperti ini, konflik mudah sekali pecah, apalagi jika disulut dengan percikan api isu-isu keagamaan.

"Kasus di Paniai hingga sekarang belum juga tuntas, juga kasus-kasus lain. Jangan sampai, ketegangan politik ini lalu dicarikan sumbu kekerasannya dari sentimen agama. Ini sangat berbahaya karena konflik akhirnya tidak lagi vertikal antara Papua dan Jakarta (pemerintah pusat), tetapi menjadi konflik horizontal, antarsesama warga Papua," paparnya. (Antony Lee, Fabio M Lopes Costa, dan A Budi Kurniawan)

Versi cetak artikel ini terbit di Kompas Digital edisi 20 Juli 2015 dengan judul "Masyarakat Tolikara Tegaskan Tak Ada Konflik Agama".