"Budi Waseso Seharusnya Berterima Kasih kepada Buya Syafii..."

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Koordinator Nasional Forum Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Armyn Gultom meminta Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Budi Waseso menerima masukan yang disampaikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif.

Menurut Armyn, kritik yang disampaikan oleh mantan Ketua Tim Independen KPK-Polri itu adalah demi perbaikan di institusi kepolisian.

"Budi Waseso mestinya berterima kasih atas kritikan Buya Syafii. Suara Buya adalah suara publik yang geram atas arogansi penegak hukum yang diduga melakukan kriminalisasi," kata Armyn dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/7/2015).

Dia menyayangkan pernyataan Budi yang meminta Buya Syafii tak mencampuri urusan hukum terkait ditetapkannya dua komisioner Komisi Yudisial sebagai tersangka. Menurut dia, semua orang berhak untuk mengkritik kinerja penegak hukum jika bekerja tak sesuai dengan ketentuan. (Baca: Budi Waseso Minta Syafii Maarif Tak Campuri jika Tak Mengerti Penegakan Hukum)

Menurut dia, ada sesuatu yang sumir dalam penetapan Suparman Marzuki dan Taufiqurrahman Syahuri sebagai tersangka pencemaran nama baik hakim Sarpin Rizaldi. Terlebih lagi, kasus ini masih berhubungan dengan putusan praperadilan hakim Sarpin yang memenangkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

"Ada apa dengan Buwas sehingga memberikan pernyataan yang menyerang Buya Syafii?" kata Gultom. (Baca: Muhammadiyah Minta Polri Hindari Arogansi Penegakan Hukum)

Armyn meminta Budi Waseso untuk lebih bijak menanggapi kritikan dan masukan dari masyarakat. Menurut dia, Polri harus menunjukkan diri sebagai institusi yang terbuka dengan kritikan.

Armyn juga menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo mestinya mendengar masukan dari Buya Syafii tentang perlunya reformasi Polri. Reformasi Polri, kata dia, harus dimulai dari dalam.

"Masukan Buya Syafii kepada Presiden untuk mencopot pimpinan Polri yang tak profesional mesti didengar dan dilakukan oleh Presiden," tegasnya.

Syafii Maarif sebelumnya meminta ketegasan Presiden atas dugaan kriminalisasi terhadap penegak hukum. Pasalnya, belum surut pemberitaan komisioner KPK yang ditetapkan sebagai tersangka, kini dua komisioner KY mengalami hal serupa.

"Kok mudah sekali menjadikan tersangka. Saya berharap bangsa ini jangan dipimpin oleh orang yang tidak keru-keruan ini," ujar Syafii di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/7/2015).

Menurut Syafii, Polri harus melakukan reformasi dengan mengganti orang-orang yang terlihat ingin melemahkan instansi penegak hukum lainnya. Ia mengatakan, seharusnya Jokowi memerintahkan Kapolri untuk segera mengganti oknum-oknum tersebut.

"Ada aparat yang jelas-jelas melukai publik, melukai hukum, diganti. Kenapa sulit amat perintahkan Pak Haiti mengganti?" kata Syafii. (Baca: Didesak Dicopot sebagai Kabareskrim, Ini Komentar Budi Waseso)

Bareskrim Polri menjerat Suparman dan Taufiqurrohman setelah KY memutuskan untuk memberikan rekomendasi sanksi berupa skors selama enam bulan terhadap hakim Sarpin. Rekomendasi itu terkait putusan Sarpin terhadap gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan yang kini menjabat Wakil Kepala Polri. (Baca: KY Rekomendasikan Sanksi Skors 6 Bulan untuk Sarpin)

Budi Waseso sudah membantah melakukan kriminalisasi atau rekayasa. Menurut dia, pihaknya hanya menegakkan hukum berdasarkan laporan Sarpin yang merasa nama baiknya dicemarkan oleh kedua komisioner KY itu. (Baca: Budi Waseso Minta Syafii Maarif Tak Campuri jika Tak Mengerti Penegakan Hukum)