Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensos: Takbir Keliling Jangan Sampai Hura-hura

Kompas.com - 15/07/2015, 14:56 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, takbir keliling untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah jangan sampai menjadi hura-hura sehingga menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan.

"Takbir keliling antarkampung itu bagus Sekali. Sebetulnya pada saat mereka merayakan kemenangan Idul Fitri memang Al Quran menyebutkan bertakbirlah, tapi jangan sampai hura-hura," kata Mensos di Jakarta, Rabu (15/7/2015), seperti dikutip Antara.

Hura-hura yang dimaksud adalah dengan melakukan konvoi di jalan raya tanpa mengindahkan aturan berlalu lintas, sehingga bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya, kecelakaan.

Atau dengan membakar kembang api dan petasan yang dapat mengganggu ketenangan bahkan bisa menyebabkan kebakaran.

"Kalau mereka bertakbir keliling kampung atau di masjid-masjid sebetulnya sangat membahagiakan karena merayakan kemenangan itu antara lain dengan bertakbir. Tapi saya kira kalau, misalnya, diikuti dengan hura-hura jangan dilakukan," kata Khofifah.

Sejumlah daerah seperti Depok dan Samarinda melarang warganya untuk melakukan takbir keliling.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkot Samarinda Syahruddin mengatakan, kebijakan larangan menggelar takbir keliling tersebut berdasarkan hasil rapat bersama antara Kantor Kementerian Agama setempat bersama instansi terkait.

"Pelaksanaan takbir keliling pada beberapa waktu sebelumnya yang dilakukan oleh warga terutama para remaja, banyak tidak berdasarkan pada kaidah Islam. Bahkan, ada simpatisan takbir keliling yang tengah mabuk akibat minuman keras. Sehingga agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, kegiatan takbir keliling ditiadakan," ujar Syahruddin.

Sebagai penggantinya, kata Syahruddin, Pemkot Samarinda telah menyiapkan kegiatan Gema Takbir yang dipusatkan di halaman Masjid Islamic Center yang rencananya digelar pada Kamis (16/7) malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com