Pemerintah Janji Bantu KPU Selesaikan Masalah dalam Audit BPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelesaikan masalah-masalah terkait persiapan pemilihan kepala daerah yang termuat dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam hasil audit ini, BPK menemukan 10 masalah terkait persiapan pilkada serentak.

"Kita akan membantu KPU menyiapkannya apabila ada hal-hal yang kurang. Ya masalah-masalah kekurangan-kekurangan itu akan diselesaikan oleh pemerintah," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediaman dinasnya, Senin (13/7/2015) malam.

Senin malam, wapres memimpin rapat terkait persiapan pilkada di kediaman dinasnya. Rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Hukum Politik dan Keamanan Tedjo Edhy, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Hadir pula Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti, Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie. Rapat ini juga diikuti sejumlah pimpinan partai politik.

Dalam kesempatan itu, Ketua KPU Husni Kamil meminta pemerintah berinisiatif menindaklanjuti hasil temuan BPK. Secara khusus di hadapan pimpinan parpol, Husni meminta kepada pemerintah agar turut memperhatikan catatan BPK tersebut.

Ia juga mengingatkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat sedianya turut berkontribusi dalam persiapan pelaksanaan pilkada ini. Husni pun menyinggung hasil audit BPK yang tidak menyentuh hingga kontribusi DPR.

"Karena semua catatan yang 10 itu dan itu menyinggung peran KPU, Bawaslu, MK, pemda, pemerintah pusat dan yang tidak disebut DPR, walau pun sebenarnya DPR punya kontribusi juga atas persiapan ini," tutur Husni. (Baca: KPU Minta Pemerintah Inisiatif Tindaklanjuti Temuan BPK soal Pilkada)