Menurut MK, Larangan Keluarga Petahana Ikut Pilkada Diskriminasi dan Langgar HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menilai bahwa syarat tidak punya konflik kepentingan dengan petahana bagi seorang calon kepala daerah telah melanggar konstitusi. Tak hanya itu, MK juga berangapan bahwa pasal tersebut bersifat diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia.

Hal itu diucapkan hakim dalam sidang putusan uji materi Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Hakim memutuskan pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 j ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

"Pasal 7 huruf r mengandung muatan diskriminasi, dan telah diakui oleh pembentuk undang-undang memuat pembedaan perlakuan yang semata-mata didasarkan atas status kelahiran dan kekerabatan," ujar Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, saat membacakan pertimbangan hakim dalam sidang putusan di Gedung MK, Rabu (8/7/2015).

Dalam hal ini, MK menggunakan refrensi aturan perundangan lain dalam pertimbangannya. Misalnya, Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal tersebut, setiap orang memiliki hak untuk pemenuhan atas dasar hak asasi manusia tanpa adanya suatu diskriminasi. (baca: MK: Larangan Keluarga Petahana Ikut Pilkada Melanggar Konstitusi)

"Diskriminasi, dalam pasal 1 angka 3 UU HAM dijelaskan sebagai pembedaan suku, agama, ras, status sosial, keyakinan politik, golongan, kelompok dan lain-lain. Maka, bukan UUD 1945 saja yang melarang diskriminasi," ujar Patrialis.

Selain itu, dalam Pasal 26 Konvensi Internasional tentang HAM (ICCPR), disebutkan dengan jelas bahwa negara dilarang melakukan praktik diskriminatif terhadap setiap orang. Bahkan, pasal tersebut secara khusus menyebutkan mengenai kelahiran.

Permohonan uji materi ini diajukan oleh seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Adnan Purichta Ichsan. Ia menilai aturan dalam pasal tersebut telah melanggar konstitusi.

Adapun Pasal 7 huruf r berbunyi: "Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut; tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana."

Pasal tersebut merupakan ketentuan dari Pasal 7 yang berbunyi: "Yang dimaksud dengan tidak memiliki konflik kepentingan adalah antara  lain, tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu, kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan."