Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Bawaslu Geram Lembaganya Dianggap Aksesori Pemilu

Kompas.com - 06/07/2015, 20:29 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad mengatakan, badan yang dikelolanya telah menerbitkan sejumlah peraturan menyusul penerbitan sejumlah peraturan Komisi Pemilihan Umum. Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi anggota Komisi II DPR yang menyebut bahwa badan tersebut hanya sebagai aksesori pelengkap saat pemilu. Hal itu disampaikan Muhammad dalam konsultasi gabungan terkait persoalan pemilihan kepala daerah serentak antara pemerintah dan DPR di Kompleks Parlemen, Senin (6/7/2015). 

Awalnya, Muhammad memaparkan persiapan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menghadapi pilkada serentak pada 9 Desember 2015.

"Kami sudah membuat sepuluh peraturan Bawaslu dan sudah ditetapkan di Kemenkumham," kata Muhammad.

Setelah memaparkan persiapan, Muhammad menyinggung adanya anggota Komisi II yang melontarkan pernyataan yang dianggapnya mendiskreditkan Bawaslu. Tanpa menyebut nama anggota yang dimaksud, Muhammad mengatakan, pernyataan itu sebelumnya dilontarkan pada rapat dengar pendapat dengan Komisi II.

"Kami menyayangkan ada yang menyatakan Bawaslu sebagai aksesori pilkada," kata Muhammad.

"Jumlah pelanggaran yang ditangani jangan dilihat dari jumlah kasus, tetapi dari pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria yang hadir saat rapat meminta maaf kepada Muhammad jika ada anggota Komisi II yang mengeluarkan pernyataan bernada mendiskreditkan Bawaslu. Meski demikian, menurut dia, kritik dan saran yang dilontarkan Komisi II bertujuan untuk menguatkan Bawaslu.

Sementara itu, anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo, meminta agar Riza tak perlu menanggapi pernyataan Muhammad. Menurut dia, ada hal lain yang lebih substansial untuk dibicarakan di dalam rapat konsultasi gabungan ini.

"Menurut saya, bicara substansi yang penting saja. Isu bubar, aksesori, ya tidak apa-apa. Jadi, jangan bahas isu yang berkaitan dengan penilaian Bawaslu," ujar Arif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com